Hukum Perdata, Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian Beserta Contoh Kasusnya

HUKUM PERDATA

 

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

KUH Perdata

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Isi KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
3. Sudikno Mertokusumo Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yag lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 4. Prof. R. Soebekti, S.H. Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Definisi secara umum : 

Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang / badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :
1. norma peraturan

2. sanksi
3. mengikat / dapat dipaksakan

Azaz- Azaz Hukum Perdata
1) Azas Individualitas
Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb.
Batasan terhadap azas individualitas :
a. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
b. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
c. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain
2)  Azas Kebabasan Berkontrak
Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.
3) Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )
Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang UndangUndang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.
PERKEMBANGAN KUH Perdata DI INDONESIA 
Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804. Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon. Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda. KUH Perdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek” (BW) dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada (termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini. Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :
a. Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek
b. Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September 1963, dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238, 1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan 1682.
c. Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.
CONTOH KASUS PERDATA :
Kasus Temasek 
 
Keputusan KKPU atas kepemilikan silang (cross ownership) TemasekHolding (TH) masih menjadi berita hangat. Keputusan yangmenimbulkan kontroversi itu tampaknya akan berbuntut panjangdengan upaya Temasek memperkarakan keputusan KPPU tersebut padasemua forum hukum yang tersedia dengan alas an pertimbangan yangmendasari keputusan itu memiliki banyak kelemahan. Biladicermati, berbagai kelemahan pertimbangan yang dikemukakanTemasek tampaknya tidak beralasan. Sebagai contoh, pernyataanDirektur Eksekutif Temasek Simon Peres yang menyatakanperusahaan itu tidak memiliki saham di Telkomsel dan Indosat.Pernyataan itu sepintas lalu ada benarnya. Ini karena secaralangsung Temasek tidak memiliki saham pada kedua operatorseluler itu. Namun, lewat Singtel dan STT yang notabenemerupakan anak-anak perusahaannya. Temasek mengantongi sahamTelkomsel maupun Indosat masing masing sebesar 35 persen dan41,9 persen. Dengan demikian, amat aneh bila Temasek beranggapantidak memiliki saham di Telkomsel dan Indosat. Kepemilikan sahampada satu atau beberapa perusahaan yang bisnisnya sejenis atautidak lewat anak-anak perusahaan merupakan hal yang lazim dansecara yuridis tidak terlarang dalam berbisnis, baik secaranasional maupun multinasional. Yang dilarang apabila kepemilikansaham pada suatu perusahaan, baik secara langsung maupun lewatanak perusahaannya, menimbulkan penguasaan pasar pada satu jenisbarang atau jasa tertentu secara dominan sebagaimana diatur diPasal 27 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.
HUKUM PERJANJIAN
Definisi Hukum Perjanjian
Hukum perjanjian adalah perbuatan hukum segi dua yang mengatur hukum antarpihak dimana pihak yang satu berjanji memberi sesuatu dan yang lain menerima, dimana pihak-pihak tersebut mengikat diri dalam suatu perjanjian. Hukum perjanjian ini biasanya berlaku ketika terkait dengan harta kekayaan.
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian.
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
d. Menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis maupun lisan.
2. Asas Konsensualitas
Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat.
Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.
Asas konsensualitas tersebut lazimnya disimpulkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”.
Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualitas yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.
3. Asas Pacta Sunt Servanda
Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas kepastian hukum atau lebih dikenal dengan asas Pacta Sunservanda yang merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini berarti bahwa sebuah perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda tersebut lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti pada asas kebebasan berkontrak.
4. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
5. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:
“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan, Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”
Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:
“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”
Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.
Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.
HUKUM PERIKATAN
A. Istilah dan Pengertian
Asal kata perikatan dari obligatio (latin), obligation (Perancis, Inggris)  Verbintenis (Belanda = ikatan atau hubungan). Selanjutnya Verbintenis mengandung banyak pengertian, di antaranya:
  1. Perikatan: masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban/prestasi(Dipakai oleh Subekti dan Sudikno)
  2. Perutangan: suatu pengertian yang terkandung dalam verbintenis. Adanya hubungan hutang piutang antara para pihak (dipakai oleh Sri Soedewi, Vol Maar, Kusumadi).
  3. Perjanjian (overeenkomst): dipakai oleh (Wiryono Prodjodikoro)
Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi.
B. Unsur-unsur perikatan
  1. Hubungan hukum (legal relationship)
  2. Pihak-pihak yaitu 2 atau lebih pihak (parties)
  3. Harta kekayaan (patrimonial)
  4. Prestasi (performance)
Ad. 1. Hubungan hukum
  • Hubungan yang diatur oleh hukum;
  • Hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak;
  • Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya
Hubungan hukum dapat terjadi karena :
  1. Kehendak pihak-pihak (persetujuan/perjanjian)
  2. Sebagai perintah peraturan perUUan
Dasar hukum Pasal 1233 KUHPdt “tiap-iapt perikatan  dilahirkan karena persetujuan baik karena  UU”.
Contoh A berjanji menjual sepeda motor kepada B Akibat dari janji, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda.
Dalam contoh diatas apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka hukum “memaksakan” agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi.
Perlu dicatat tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Contoh kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan.
Artinya adalah setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum perikatan.
Ad. 2. Pihak-pihak (subjek perikatan)
  1. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau Pihak yang memiliki utang (kewajiban)
  2. Kreditur adalah Pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi  atau pihak yang memiliki piutang (hak)
Pihak-pihak (debitur kreditur) tidak harus “orang” tapi juga dapat berbentuk “badan”, sepanjang ia cakap melakukan perbuatan hukum.
Pihak-pihak (debitur kreditur) dalam perikatan dapat diganti. Dalam hal penggantian debitur harus sepengatahuan dan persetujuan kreditur, untuk itu debitur harus dikenal oleh kreditur agar gampang menagihnya misalnya pengambilalihan hutang (schuldoverneming) sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.
Seorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hak mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kwalitatif (kwalitatiev persoonlijke recht), misalnya A menjual sebuah mobil kepada B, mobil mana telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dengan terjadinya peralihan hak milik dari A kepada B maka B sekaligus pada saat yang sama B mengambil alih juga hak asuransi yang telah melekat pada mobil tersebut. Perikatan yang demikian dinamakan perikatan kwalitatif dan hak yang terjadi dari perikatan demikian dinamakan hak kwalitatif.
Selanjutnya seorang debitur dapat terjadi karena perikatan kwalitatif sehingga kewajiban memenuhi prestasi dari debitur dinamakan kewajiban kwalitatif, misalnya seorang pemilik baru dari sebuah rumah yang oleh pemilik sebelumnya diikatkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa, terikat untuk meneruskan perjanjian sewa menyewa.
Dalam suatu perjanjian orang tidak dapat secara umum mengatakan siapa yang berkedudukan sebagai kreditur/debitur seperti pada perjanjian timbal balik (contoh jual beli). Si penjual adalah kreditur terhadap uang harga barang yang diperjual belikan, tetapi ia berkedudukan sebagai debitur terhadap barang (objek prestasi) yang perjualbelikan. Demikian sebaliknya si pembeli berkedudukan sebagai debitur terhadap harga barang kreditur atas objek prestasi penjual yaitu barang yang diperjualbelikan.
Ad. 3. Harta kekayaan
Harta kekayaan sebagai kriteria dari adanya sebuah perikatan. Tentang harta kekayaan sebagai ukurannya  (kriteria) ada 2 pandangan yaitu :
  1. Pandangan klasik : Suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang
  2. Pandangan baru : Sekalipun suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan
Ad. 4. Prestasi (objek perikatan)
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual/perjanjian (perikatan). Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian (perikatan). Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya (prestasi).
Selanjutnya kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (rechtsplicht) misalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor, dll
Bentuk-bentuk prestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) :
  1. Memberikan sesuatu;
  2. Berbuat sesuatu;
  3. Tidak berbuat sesuatu
Memberikan sesuatu misalnya pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Berbuat sesuatu misalnya membangun rumah. Tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama. Ketiga prestasi diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.
Ketiga prestasi diatas mengandung 2 unsur penting :
  1. Berhubungan dengan persoalan tanggungjawab hukum atas pelaksanaan prestasi tsb oleh pihak yang berkewajiban (schuld).
  2. Berhubungan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban utk memenuhi kewajiban tsb (Haftung)
Syarat-syarat prestasi :
  1. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
  2. Objeknya diperkenankan oleh hukum;
  3. Dimungkinkan untuk dilaksanakan
Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar utang sedangkan haftung adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.
Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak menagih hutang piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, disamping hak menagih hutang (vorderingsrecht), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur itu (verhaalsrecht).
C. Tempat pengaturan perikatan
1. Buku III KUHPerdata
Sistematikanya :
a)     Bagian umum :
1)    Bab I  Perikatan pada umumnya
2)    Bab II Perikatan yang timbul dari perjanjian
3)     Bab III Perikatan yang timbul dari UU
4)    Bab IV Hapusnya perikatan
b)    Bagian khusus
1)    Bab V Jual beli dst …. BAB XVII
2)    Bab XVIII Perdamaian
2. Jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus.
D. Sistem Hukum Perikatan
Sistem hukum perikatan adalah terbuka. Artinya, KUHPerdata memberikan kemungkinkan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukumnya adalah,  jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yag dipakai adalah ketentuan yang khusus, misal: perjanjian kos-kosan, perjanjian kredit, dll.
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (tidak ada paksaan, tidak ada keleiruan dan tidak ada penipuan)
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (dewasa, tidak dibawah pengampu)
  3. Suatu hal tertentu (objeknya jelas, ukuran, bentuk dll)
  4. Suatu sebab yang halal; (tidak bertentangan dengan ketertiban, hukum/UU dan kesusilaan)
Bagaimana jika Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dilanggar ?
Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat : 1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan 2) kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (nietig) tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai 3) segi “suatu hal tertentu” atau  4) “suatu sebab yang halal” adalah batal demi hukum.
Artinya adalah jika dalam suatu perjanjian syarat 1 dan 2 dilanggar baru dapat dibatalkan perjanjian tersbeut setelah ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan permohonan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian perjanjian menjadi tidak sah.
Lain hal jika syarat 3 dan 4 yang dilanggar maka otomatis perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum walaupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Maka dapat disimpulkan suatu perjanjian dapat terjadi pembatalan karena :
  1. Dapat  dibatalkan, karena diminta oleh pihak untuk dibatalkan dengan alas an melanggar syarat 1 dan 2 pasal 1320 KUHPerdata.
  2. Batal demi hukum, karena melanggar syarat 3 dan 4 pasal 1320 KUHPerdata
E. Sifat Hukum Perikatan
  1. Sebagai hukum pelengkap/terbuka, dalam hal ini jika para pihak membuat ketentuan sendiri, maka para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang.
  2. Konsensuil, dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak, maka perjanjian tersebut telah mengikat.
  3. Obligatoir, dalam hal ini  sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering.

REFERENSI :

https://books.google.co.id/books?id=cPm-CwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=contoh+kasus+hukum+perdata&source=bl&ots=ksCgnfx_xN&sig=42r4XBVk78E7TbB-abxPcqkkByg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj9nMyPqrPTAhUEPo8KHTTFCgA4KBDoAQhGMAY#v=onepage&q=contoh%20kasus%20hukum%20perdata&f=fals

https://www.coursehero.com/file/21596289/Contoh-Kasus-Hukum-Perdatadocx/

http://www.bimbingan.org/tag/contoh-kasus-hukum-perdata

Aspek Hukum dalam Ekonomi

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam ekonomi, pembahasan ini akan saya bagi kedalam beberapa tahap. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi hukum, kaidah/norma, dan Pengertian Ekonomi & Hukum Ekonomi. sebagai Negara hukum, segala sesuatu yang ada diindonesia harus diawasi oleh hukum, baik dibidang social, politik, dan yang pasti dibidang ekonomi. Sebagai seorang awam seperti saya, pasti kita bertanya2 apasih hukum itu? Tujuan hukum itu untuk apa? Kenapa kita harus taat hukum? Apakah hukum benar2 berlaku diindonesia? Bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah? Kemudian apa itu ekonomi itu sendiri? Apakah ada hubungannya ekonomi dengan hukum? Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, saya akan sedikit menjelaskan tentang itu semua.

Pengertian Hukum

a) Pengertian hukum menurut para ahli

  1. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.
  2. Ridwan Halim, merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Sunaryati Hatono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

  1. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya.

Kant, Pengertian Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

Leon Duguit mengungkapkan Pengertian Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

  1. Van Aperldoorn tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya. hanya tujuan hukum saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

Dari Pendapat para sarjana diatas dapat disimpulkan bahwa,

Pengertian Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian hukum menurut ahli, semoga tulisan saya mengenai pengertian hukum menurut ahli dapat bermanfaat dan semoga artikel saya yang berikutnya dapat membantu.

JENIS-JENIS HUKUM

Hukum menurut Bentuknya:

  • Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.
  • Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan.

A. Hukum menurut Tempat Berlakunya

  • Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
  • Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
  • Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain.
  • Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu.

B. Hukum menurut Sumbernya

  • Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
  • Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
  • Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.
  • Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

C Hukum menurut Waktu Berlakunya

  • Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
  • Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
  • Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

D.Hukum menurut Isinya

  • Hukum privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
  • Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan.

E.Hukum menurut Wujudnya

  • Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
  • Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak.

F. Hukum menurut Sifatnya

  • Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh: hukum pidana
  • Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: hukum dagang.

G. Hukum menurut Cara Mempertahankannya

  • Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.
  • Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan
  1. Tujuan Hukum & Sumber-sumber Hukum

Tujuan Hukum Menurut Para Ahli :

Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H

Dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum” mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagian dan tata tertib dalam masyarakat.

Ia mengatakan bahwa masing-masing bahwa anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud & jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.

Hawa nafsu masing2 menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasannya dalam kehidupan sehari-hari dan supaya segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi keinginan-keinginan tesebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yg mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Akibat bentrokan trsebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghindarkan keguncangan dlam masyarakat iniah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum, maka hukumlah yang menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat.

Prof. Subekti, S.H.

Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum & Pengadilan”, Prof. Subekti, SHmengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat-nya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa kententraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”

Menurut Prof. Subekti, SH, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Dan segala apa yang ada didunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.

Dengan demikian hukum tdak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandserecht“, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dpat dikatakan jalan tengah antara dua teori hukum, teori etis dan utilitis.

Sumber hukum

Pengertian Sumber Hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Pengertian sumber hukumdapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengerti.

Pengertian Sumber Hukum menurut perspektif sosiologis adalah faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Fator-faktor tersebut ialah fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan hukum.

Pengertian Sumber Hukum dari sudut pandang filsufis yaitu dalam arti mengenai keadilan yang merupakan esensi hukum. Oleh karena itu berdasarkan pengertian sumber hukum ini, sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan dan fairness. Sejak didirikannya mazhab historis terdapat pandangan bahwa sumber esensi hukum adalah kesadaran sosial akan hukum. Dengan demikian sumber hukum menyangkut faktor-faktor politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Pengertian Sumber Hukum dalam pola pikir Eropa Kontinental dalam arti formal ialah hukum yang bersifat oprasional artinya yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum.

Menurut sejarawan Hukum membagi dua Pengertian sumber hukum:

  1. Pengertian sumber hukum yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum ialah semua sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-orang tertentu.
  2. Pengertian sumber hukum yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik dalam transaksi hidup bermasyarakat yang telah diterima sebagai hukum.

Pengertian Sumber Hukum Menurut Anglo-American :

  1. Menurut Salmond Pengertian Sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas; sedangkan Pengertian sumber hukum dalam arti materil adalah sumber berasalnya substansi hukum.
  2.    Menurut Bodenheimer Pengertian Sumber Hukum dalam formal ialah sebagai sumber

sumber yang tersedia dalam formulasi-formulasi tekstual yang berupa dokumen-dokumen resmi.

Baik Salmond maupun Bodenheimer merujuk kepada hukum yang dibuat oleh organ negara merupakan pengertian sumber hukum dalam arti formal. Menurut mereka Hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan pengertian sumber hukum dalam arti materil. Sumber – sumber hukum dalam arti formal berupa undang-undang dan sumber – sumber hukum dalam arti materil berupa kebiasaan, perjanjian dan lain-lain. Mengenai substansi yang diterima oleh masyarakat sebagai aturan hukum, pandangan Anglo-American menyebutnya sebagai sumber hukum dalam arti materil atau nonformal.

CONTOH KASUS HUKUM EKONOMI

Kasus Bank Century sebagai Kasus Hukum EKONOMI

Kasus Bank Century. Kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu keuangan Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menjadi berita utama media massa. Dimana kasus tersebut seakan selesai dengan sendirinya setelah Mulyani ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa perseteruan itu belum selesai sepenuhnya karena adanya gugatan praperadilan oleh sejumlah ahli hukum terhadap surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) yang dikeluarkan oleh kejaksaan karena mereka melihat alasan yang digunakan tidak tepat. Namun pemberitaan di media dalam beberapa minggu terakhir telah beralih ke kasus Bank Century.

Kasus Bank Century merupakan kasus hukum yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintah dalam mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun bagi bank yang bermasalah itu.

Kasus Bank Century juga memunculkan dugaan bahwa sebagian dana talangan tadi mengalir ke sejumlah pejabat politik dan tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Bahkan ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyebut nama sejumlah tokoh yang menerima sejumlah uang secara terang-terangan. Tuduhan ini kemudian diadukan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jakarta Raya untuk diproses secara hukum.

EKONOMI KOPERASI (PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA)

Koperasi bermula pada abad ke-20 yaitu hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Mereka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Di Negara berkembang koperasi dirasakan sangat diperlukan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra Negara dalam menggerakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyaataannya Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, tetapi koperasi malah mengalami kendala-kendala untuk berkembang, mengapa? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, ada faktor internal, maupun eksternal.

Faktor internal biasanya terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri serta modal  , hambatan yg terjadi pada faktor eksternal adalah  pesaing dan asumsi masyarakat tentang koperasi sangat buruk. Secara global permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang ialah:

1.      Koperasi saat ini kurang diminati
Sejauh ini koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang bahwa kegagalan koperasi pada waktu itu lalu tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak pengelola terhadap masyarakat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi, oleh sebab itu diperlukan sosialisai bahwa koperasi saat ini tidak seperti itu,bahwa koperasi benar-benar berasaskan kekeluaragaan da gotong royong, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan koperasi benar-benar bertanggung jawab akan hal itu terhadap masyarakat. Sehingga tercipta rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
2.    Sulit Berkembang
Hal ini karena kemampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang yang ada masih sangat rendah. Peluang adalah kesempatan yang sangat baik bagi koperasi untuk mengembangkan koperasi. Akan tetapi, sepertinya para pelaku atau anggota di dalam koperasi kurang sigap dan cekatan dalam melihat peluang. Manajemen pengelolaan koperasipun kurang professional, hal ini disebabkan oleh kurang ahlinya para pelaku koperasi di dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Manajemen pengelolaan koperasi terlihat kurang kompeten di dalam menghadapi kemajuan teknologi dan zaman seperti sekarang ini.
Para anggota di dalam koperasi harusnya lebih diperhatikan terutama dalam hal melakukan pekerjaaan mereka. Tingkat partisipasi anggota koperasipun masih rendah. Maka dari itu, penyuluhan memang perlu dilakukan agar para anggota koperasi tahu dan mengerti secara luas mengenai koperasi. Penyuluhan juga perlu dilakukan kepada para anggota koperasi agar para anggota koperasi mampu memperbaiki manajemen pengelolaan koperasi.
3.      Keterbatasan modal
Masalah modal pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Di sini pemerintah yang memiliki modal cukup besar. Dengan pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bisa berkembang. Selain pemerintah masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka dikoperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.
4.      SDM (Sumber Daya Manusia)
Sumber daya manusia yang dimaksud adalah semua pengurus koperasi. Karena kita pasti pernah menjumpai bahkan lebih cenderung sering menjumpai pengurus koperasi biasanya tokkoh masyarakat yang rangakap jabatan, misalnya ketua RT setempat atau lainnya, sehingga dia tidak fokus terhadap koperasi, atau bahkan pengurus koperasi yang sudah berumur sehingga kapasaitasnya terbatas, tidak memahami perkembangan zaman. Sangat diperlukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan tentang koperasi agar dapat berpartisispasi di dalamnya. Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung perkembangan koperasi.
REFERENSI :

(EKONOMI KOPERASI) Organisasi dan Manajemen Koperasi

Bentuk-Bentuk Organisasi

1.Menurut Ropke :
Memiliki  Identifikasi Ciri Khusus :

  • Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  • Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  • Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  • Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)
    Sub system :

– Anggota Koperasi

– Badan Usaha Koperasi

– Organisasi Koperasi

2.Menurut Hanel :

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi :

  • individu (pemilik dan konsumen akhir)
  • Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
  • Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat
  1. Di Indonesia :

1)      Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

2)      Rapat Anggota,

3)      Wadah anggota untuk mengambil keputusan

4)      Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

  • Penetapan Anggaran Dasar
  • Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  • Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
  • Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
  • Pengesahan pertanggung jawaban
  • Pembagian SHU
  • Penggabungan, pendirian dan peleburan
  1. a) Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel
    Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hokum
  2. b) Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke
    Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.
  3. c) Bentuk organisasi di Indonesia
    Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

B) Hirarki Tanggung Jawab dan Pola Manajemen

Hirarki Tanggung Jawab

a) Pengurus

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas yang diemban pengurus koperasi diantaranya :

  • Mengelola koperasi dan usahanya
  • Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi
  • Menyelenggaran Rapat Anggota
  • Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban
  • Maintenance daftar anggota dan pengurus
  • Wewenang
  • Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan
  • Meningkatkan peran koperasi

b) Pengelola

Pengelola Koperasi adalah  Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional. Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

  • Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
  • Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
  • Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
  • Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

c) Pengawas

Pengawas koperasi pengawas pada organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi,dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

UU 25 Th. 1992 pasal 39:

  1. Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
  2. Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu:

  • mempunyai kemampuan berusaha
  • mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Dihargai pendapatnya,

a) Pengawas bertugas :

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan  dan pengelolaan koperasi.
  • Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

b) Pengawas berwenang :

  • Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  • Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  • Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya  terhadap pihak ketiga.

Pola Manajemen

Untuk mencapai tujuan koperasi di perlukan manajemen koperasi yang benar agar semua yang telah di rencanakan dapat berjalan dengan baik,

untuk itu diperlukan Pola Manajemen Koperasi sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar dari manajemen. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat fleksibel, karena dalam berjalannya waktu situasi dan kondisipun dapat berubah sewaktu-waktu.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur,pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas bagi para anggota dalam bekerja.

c) Struktur Organisasi

Pengurus menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah yang paling sulit itu berasal dari dirinya sendiri yaitu berupa keterbatasan, seperti keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan daya tahan tubuh.

d) Pengarahan

Pengaraha merupakan fungsi menejemen yang terpenting karena masing-masing orang dalam suatu organisasi memiliki kepentingannya masing-masing.

e) Pengawasan

Pengawasan merupakan sistem untuk membuat segala kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

  • menetapkan standard
  • membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan
  • mengukur penyimpanan-penyimpana yang terjadi, lalu mengambil tindakan evaluasi jika diperlukan.

1)      Manajemen Koperasi
Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain. Dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

2)      Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar. Wewenang tersebut misalnya:

  • Menetapkan anggaran dasar koperasi
  • Menetapkan kebijakan umum koperasi
  • Menetapkan anggaran dasar koperasi
  • Menetapkan kebijakan umum koperasi
  • Memilih serta mengangkat pengurus koperasi
  • Memberhentikan pengurus
  • Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

3)      Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan

  • Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau.
  • Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.
  • Penilaian laporan pengawas
  • Menetapkan pembagian SHU
  • Pemilihan pengurus dan pengawas
  • Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya
  • Masalah-masalah yang timbul

4)      Pola Manajemen Diantaranya :

  • Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif
  • Terdapat pola job descriptionpada setiap unsur dalam koperasi
  • Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)
  • Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

Pengertian Badan Usaha, Koperasi, CV, Firma, PT

  1. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor Produksi..

  1. Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

  1. Persekutuan Komanditer (Commanditaire vennootschap atau CV)

Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

  1. Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

  1. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Penjelasan Tentang Koperasi

  1. Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, Tujuan Koperasi adalah :

  1. a) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Mempromosikan kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat).
  2. b) Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional) dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan dikembangkan dengan masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  3. Fungsi Koperasi
  • Sebagai Pusat Penting Perekonomian Indonesia
  • Sebagai Upaya Mendemokrasikan Sosial Ekonomi Indonesia
  • Meningkatkan Kesejahteraan anggota dan Masyarakat
  • Ikut Membangun Tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur dengan berlandaskan dasar hukum negara.
  1. Variable Kinerja Koperasi

Variable kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per  provinsi, jumlah koperasi per jenis / kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif),keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha.

  1. Kegiata Usaha

Kegiatan koperasi utamanya bergerak dibidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama anggota koperasi tersebut. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan anggota koperasi dan diawasi pemeintah yang biasanya menugaskan beberapa perangkatnya menjadi koperasi unit desa (KUD). Kegiatan-kegiatan koperasi diantaranya adalah:

1)      Produksi Barang Kegiatan koperasi dibidang produksi barang umumnya adalah usaha kecil sampai menengah. Para produsen dikumpulkan dalam wadah koperasi agar ada komunikasi yang intens tentang usaha anggota-anggotanya. Sehingga produk yang mereka hasilkan kualitasnya semakin bagus dan usaha mereka semakin maju karena adanya dukungan dan kerja sama dengan sesama anggota.

2)      Simpan Pinjam Modal, kegiatan koperasi yang paling banyak dilakukan dan diminati masyarakat adalah peminjaman modal. Begitu banyak masyarakat yang ingin mendirikan suatu usaha namun tidak mempunyai modal. Oleh karena itu koperasi memberi solusi dengan menyediakan pinjaman kepada meraka tanpa bunga.

3)      Jual Beli Produk, kegiatan lain dari koperasi adalah jual beli produk dengan harga yang jauh lebih murah daripada di pasaran. Misalnya, beras yang di beli di koperasi harganya lebih murah daripada harga beras di toko-toko.

4)      Contoh Lain:

  • Transaksi biaya listrik dan telepon.
  • Arisan antar anggota koperasi.
  • Memasarkan hasil produksi barang.

Penjelasan Tentang SHU

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue ) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa. “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

SHU koperasi di terima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiru, yaitu:

a) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekalius mencerminkan anggota sebagai pemilik  ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SGU pada tahun buku yang bersangkutan.

b) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan,

SHU koperasi di bagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggeran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

  • Cadangan koperasi
  • Jasa anggota
  • Dana pengurus
  • Dana karyawan dana pendidikan
  • Dana social
  • Dana untuk pembagunan sosial

Tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-nya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

                                     SHU = JU + JM

 

Dimana :

SHU    : SHU untuk anggota koperasi Berkah

JU        : SHU yang diperuntukan bagi Jasa Usaha Anggota koperasi Berkah

JM       : SHU yang diperuntukan bagi jasa modal anggota koperasi Berkah

Kesimpulan :

Organisasi sangat diperlukan untuk tercapainya suatu profesionalitas didalam melaksanakan tugas-tugas. Suatu struktur organisasi akan berjalan lancar bila didalamnya memahami tujuan organisasi dibentuk dan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tanggungjawab yang sudah diberikan. Manajemen koperasi memiliki kekhususan dan aturan tersendiri, dibandingkan dengan lembaga dan lainnnya. Yang membedakan manajemen koperasi dan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Misalnya manajemen pada Perseroan Terbatas (PT) Kekhususan tersebut mempunyai dampak dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi.  Pola manajemen diantaranya : Menggunakan Manajemen yang partisipasif, mempunyai job description pada setiap unsur dalam koperasi, setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama dan berbeda.

BAB 2 (DEFINISI, TUJUAN DAN PRINSIP – PRINSIP EKONOMI)

PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

  1. a) Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

  • Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).
  • Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
  • Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai( to achieve a common economic end).
  • Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization ).
  • Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
  • Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).
  1. b) Definisi Koperasi Menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

  1. c) Definisi Koperasi Menurut Hatta

Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

  1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu
  2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat
  3. Ukuran harus benar dan dijamin
  4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.
  1. d) Definisi Koperasi Menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

  1. e) Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

  • Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )
  • Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi
  • Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
  • Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
  • Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”
  1. TUJUAN KOPERASI

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  1. PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik.

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

1)      Prinsip menurut Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

7 variabel gagasan umum :

  1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
  2. Demokrasi ( democracy )
  3. kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )
  4. ekonomi ( Economy )
  5. Kebebasan ( Liberty )
  6. Keadilan ( Equity )
  7. Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )

12 Prinsip koperasi :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership )
  2. Keanggotaan terbuka ( Open membership )
  3. Pengembangan anggota ( Member Promotion )
  4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of co-owners and customers )
  5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)
  6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation)
  7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible social capital)
  8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)
  9. Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily association )
  10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision making)
  11. Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)
  12. Pendidikan anggota ( Member Education ).

2)      Prinsip menurut Rochdale ( Equitable Pioner’s Rochdale )

Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

  1. Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )
  2. Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )
  3. Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )
  4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
  5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )
  6. Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
  7. Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality )

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :

  1. Pembelian barang secara tunai
  2. Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat
  3. Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar
  4. Pemberian bunga atas modal dibatasi
  5. Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian
  6. Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
  7. Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik

3)      Prinsip menurut Raiffeisen

Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. Daerah kerja terbatas
  3. SHU untuk cadangan
  4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  6. Usaha hanya kepada anggota
  7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

  1. Petani dibiasakan untuk menabung
  2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit
  3. Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
  4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah
  5. keuntungan bersih menjadi milik bersama

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

4)      Prinsip menurut Schulze

Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

  1. Membeli saham untuk menjadi anggota
  2. Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal
  3. Membatasi pinjaman untuk jangka pendek
  4. Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
  5. Menggaji para pengurus
  6. Membagi keuntungan kepada para anggota

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya
  3. Tanggung jawab anggota terbatas
  4. Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
  5. . Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5)      Prinsip – prinsip koperasi Indonesia

Menurut Undang – undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang menyangkut perkoperasian, yaitu :

  1. Undang – undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi
  2. Undang – undang No. 14 Tahun 1965
  3. Undang – undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian
  4. Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut

  1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
  2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
  3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota
  4. Adanya pembatasan bunga atas modal
  5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
  6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  7. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri 

    Summary :

    Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat. Didirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relative lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, memberikan keuntungan bagi anggotanya.

    Prinsip yang digunakan:.

    • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
    • Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
    • Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    • Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
    • Kemandirian.

    Bahwa pentingnya koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia maupun kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) kepada para anggotanya.

    – Untuk Produsen , ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
    –  Untuk konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah
    –  Untuk usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama

Dan entingnya koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia maupun kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) kepada para anggotanya.

Sumber :

http://www.satujam.com/prinsip-ekonomi/

Pengertian Prinsip Ekonomi, Ciri, Jenis dan Contoh

BAB 1 (KONSEP KOPERASI)

KONSEP KOPERASI

Konsep koperasi terbagi menjadi 3, yaitu :

1)      Konsep Koperasi Barat, Merupakan suatu organisasi ekonomi yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

2)      Konsep Koperasi Sosialis, adalah koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah lalu, dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

3)      Konsep Koperasi Negara Berkembang, adalah koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembionaan dan pengembangannya.

  1. LATAR BELAKANG ALIRAN KOPERASI

1)      Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

  • Ideologi Sistem Perekonomian Aliran Koperasi
  • Liberalisme/Kapitalisme Sistem Ekonomi Bebas Liberal Yardstick
  • Komunisme/Sosialisme Sistem Ekonomi Sosialis Sosialis

Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme Sistem Ekonomi Campuran Persemakmuran (commonwealth)

2)      Aliran Koperasi :

  1. a) Aliran Yardstick

Aliran Yardstick yang sering dijumpai pada negara pengusung ideologi kapitalis. Keberadaan koperasi dalam aliran ini sebenarnya tidaklah berperan penting untuk masyarakat. Kemudian pemerintah bersifat netral. Jadi tidak ada pembedaan antara koperasi dan swasta. Perkembangan koperasi bisa maju itu hanya ada di tangan anggota koperasi itu sendiri. Beberapa negara yang menganut aliran Yardstick misalnya Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman dan Belanda.

  1. b) Aliran Sosialis

Aliran sosialis dimana ada peran pemerintah dalam pengembangannya. Pada awalnya aliran koperasi sosialis ini memang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perkembangannya koperasi hanya dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Sehingga satu hal yang menjadi ciri dari aliran ini adalah otonomi koperasi menjadi hilang.

  1. c) Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Aliran persemakmuran (commonwealth). Pada aliran ini koperasi sebagai alat yang efektif dan efesien dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya koperasi dianggap sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam perekonomian masyarakat. Satu hal yang menjadi cirinya adalah hubungan dengan pemerintah bersifat kemitraan. Jadi, bisa dikatakan dalam aliran ini, pemerintah masih ikut andil dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang ada.

  1. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

1)      Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.

Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat memengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women’s Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi merupakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemberantasan buta huruf. Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Untuk mampu menghadapi serangan industri Inggris, Prancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dengan mesin-mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggotanya. Cita-cita Fourier tidak berhasil dilaksanakan karena pengaruh liberalisme yang sangat besar pada waktu itu.

Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional. Untuk mengatasinya, perlu didirikan social work-shop (etelier socialux). Dalam perkumpulan ini, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. Dengan demikian, perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen. Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.

Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888), dan Herman Schulze (1803-1883) di Denmark dan sebagainya.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

2)      Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan memberikan bantuan berupa bantuan modal dan mendirikan toko koperasi. Lalu, pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat operasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”. Tujuannya untuk membantu para anggotanya supaya tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai. Fungsi koperasi menjadi rusak dan banyak yang membubarkan diri.

Setelah Indonesia merdeka semangat mendirikan koperasi bangkit kembali. Pemerintah mendukung penuh atas pendirian koperasi, khususnya melalui UUD 1945, pasal 33 ayat 1, pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, yang diantaranya :

  • Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI ),
  • Menetapkan gotong royong  sebagai  asas  koperasi, dan
  • Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.

Tetapi, akibat  tekanan  dari  berbagai  pihak  misalnya  Agresi Belanda, keputusan  Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil keputusan sebagai berikut :

  • Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti  SOKRI,
  • Menetapkan pendidikan  koperasi  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran di sekolah,
  • Mengangkat Moh. Hatta sebagai  Bapak Koperasi Indonesia, dan
  • Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Pada tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi san Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi. . Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.

Summary :

Konsep koperasi adalah suatu bentuk dan susunan dari koperasi itu sendiri. Koperasi dibedakan menjadi 3 yaitu: Konsep Koperasi Barat, Konsep Koperasi Sosialis dan Konsep Koperasi Negara Berkembang. Ini Dilatarbelakangi oleh Pada dasarnya perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari Negara-negara barat dan Negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di Negara merupakan perpaduan dari dua konsep terebut.

  • Perbedaan metode aliran koperasi:
    – Aliran Yardstick, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
    – Aliran Sosialis, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
    – Aliran Persemakmuran, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah.
  • Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari
  • Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Tujuannya untuk membantu para anggotanya supaya tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai.

References : https://santirahma.wordpress.com/2015/10/16/konsep-koperasi-latar-belakang-aliran-koperasi-dan-sejarah-perkembangan-koperasi-2/

http://kopindo.co.id/2010/12/15/sejarah-lahirnya-koperasi/

https://wennyekaputri.wordpress.com/2013/10/13/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia-di-indonesia-2/

MAKALAH INTERNATIONAL TRADE.

MAKER ( RIA DAMI ULFA ) (25215873)

Group  9:

-Kevin Henanta

-Melvin JR

-Ria Dami Ulfa

International Trade

International Trade Theory

International trade is a trade that is made by a resident of a country with the population of another country on the basis of mutual agreement . Residents concerned can be antarperorangan( individual to individual ) , between the individual and the government of a country or a state government with other governments . In many countries , international trade became one of the main factors to boost GDP . Although international trade has been going on for thousands of years (see Silk Road , Amber Road ) , its impact on the interests of economic, social , political and only felt a few centuries later . International trade also helped propel industrialization , transportation advances , globalization , and the presence of multinational companies

 

  1. Youth Views Mercantilism

Mercantilism is a Group That reflects the ideals and ideology of capitalism Commercial, as well as the views of political prosperity ON A gatra It is aimed to strengthen the review POSITION And Prosperity gatra exceed individual prosperity. International Trade Theory Of The Developing Mercantilism PESAT Around 16th Century based Thought of developing National Economy and Economic Development, WITH seek Period Should exports exceed imports Period.

In the foreign trade sector, mercantilist policies centered IN prayers main idea, ie:

Precious Metals fertilization, the goal is the establishment of a national gatra The POWERFUL And Prosperity fertilization nasonal to review sustain and develop the strength gatra

EVERY trade politics aimed to review support exports in excess of imports differences (Trade Balance Enabled). To review acquire The Trade Balance Active, then boosted exports and imports Must Must be limited. It is because the singer Main purpose of foreign trade is obtaining additional precious metal.

Article Search Google said international trade OR hearts of foreign trade, political weight point mercantilism aimed to review the differences enlarge exports in imports, as well as excess exports can be paid BY Precious Metals. Other mercantilist policy is the policy of hearts attempt to review the monopoly Trade And The Other Subscription, hearts efforts to obtain a review areas are colonized in order to market the industry findings. Mercantilism Theory pioneers BETWEEN lay Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin, Von HornichAnd Jean Baptiste Colbert.

Theory of Absolute Advantage (Absolute Advantage) by Adam Smith

In absolute advantage, Adam Smith put forward ideas as follows.

  1. Their Division of Labour (International Labour Division) in Produce Similar Goods With the division of labor, a country can produce goods at a lower cost compared to other countries, resulting in holding the country’s trade gained absolute advantage.
  2. International Specialization and Production Efficiency With specialization, a country will specialize in the production of goods that have an advantage. A State will import goods when produced (in the country) is not efficient or less profitable, so the absolute advantage is obtained when a State held specializes in producing goods. Absolute gain is defined as profit expressed as the number of hours / days of work needed to make the goods produced. A country will export a certain item because it can produce goods at a cost that is absolutely cheaper than other countries. In other words, the country has an absolute advantage in the production of goods. Thus, the absolute benefit occurs when a country is superior to one produced products, the production costs are cheaper when compared to the cost of production in other countries

Based on the above table it can be seen, that Indonesia is superior for producing spices and Japan is superior to electronic production, so that the Indonesian state should specialize for spice products and the country of Japan specialized for electronic products. Tus, if the two countries entered into trade or export and import, then both will benefit. The amount of profit can be calculated as follows.

  1. For countries Indonesia, Basis Swap Home Affairs (DTD) 1 kg of spices will get 1 unit of electronics, while Japan 1 kg of spices will earn 4 electronic units. Tus, if Indonesia redeem its spices with the Japanese electronics will make a profit of 3 electronics unit, the which is Obtained from (4 electronics – 1 electronic).
  2. For Japan Basis Swap In Their land (DTD) one electronic unit will get 0:25 spices, while in Indonesia, one electronic unit will get 1 kg of spices. Tus, if the country of Japan hold or redeem electronic trade with Indonesia will make a profit of 0.75 kg of spices, the which is Obtained from (1 kg spices – electronic 0.25).

   Theory of Comparative Advantage (Comparative Advantage) by David Ricardo David Ricardo said that absolute advantage that is expressed by Adam Smith has drawbacks, including the following. a. What if a country is more productive in producing two types of goods compared with other countries? As an initial overview, on the one hand a country has a production factor of labor and nature are more favorable compared with other countries, so that the country is superior and more productive in producing goods than any other country. Conversely, on the other hand other countries lagging behind in producing goods. From the above description can disimpilkan, that if the condition of a country more productive on two types of goods, then the country can not have relations of exchange or trade. b. Whether the country can also conduct international trade? On the concept of comparative advantage (the cost difference can be compared) used as a basis in international trade is the amount of labor used to produce a good. Thus, the motive trade is not just the absolute more productive (more profitable) to produce the kind of goods, but according to David Ricardo even if a country was lagging behind in every appearance, he will still be able to participate in international trade, provided that State to produce goods at lower cost cost (labor) than others. Thus, the comparative advantage occurs when a country is superior to both kinds of products, labor costs are cheaper if it be compared to the cost of labor in other countries.

Based on the above table it can be seen that Japan excels against both types of products, both electronic and spices, but the highest excellence in electronics production. In contrast, the Indonesian state is weak against both types of products, both electronic and spices, but the smallest weakness in the production of spices. So, should Japan specializing in electronic products and state of Indonesia specialize in spice products. Had the two countries held a trade, then both will benefit. The amount of profit can be calculated as follows.

  1. In Japan’s first electronic unit = 0,625 kg of spices, while in Indonesia, one electronic unit = 1 kg rempahrempah. If the country of Japan to exchange electronically with spices in Indonesia, it will get a profit of 0.375, which is obtained from (1 rempahrempah – 0,625 spices).
  2. In Indonesia 1 kg of spices = 1 electronic unit, being in Japan 1 kg of spices = 1.6 electronic unit. If the country of Indonesia redeem its spices with electronics, then Japan will get a profit of 0.6, which is obtained from (1.6 Electronics – 1 electronic). The theory put forward by The Classics in international trade theory, based on the following assumptions. a. Trade in goods and trade two two countries. b. No change in technology.
  3. The theory of value on the basis of labor.
  4. The cost of production is assumed constant.
  5. Transportation costs are ignored (= zero).
  6. Freedom of movement of factors of production in the country, but can not move through the state border.
  7. Perfect competition in the goods market and the market of production factors.
  8. Income distribution has not changed.
  9. Trades executed on the basis of barter

Demand Theory of Reciprocal ( Reciprocal Demand) by John Stuart Mill

The theory put forward by J.S. Mill actually went on Comparative Advantage Theory of David Ricardo , which is looking for a point of equilibrium exchange between the two items by the two countries with the exchange ratio or by specifying a Base Rate of the Interior ( DTD ) . Intent Theory of Reciprocity is a balance between demand and supply, as both demand and supply determine the amount of goods exported and imported goods . Thus, according to J.S. Mill during differences in the production ratio of consumption between the two countries , the benefits of trade can always be carried out in both countries. And a country will benefit if the number of working hours needed to make all goods exports was smaller than the number of hours of work required if all the imported goods produced .

  1. Richardian

Focusing on comparative advantage and is perhaps the most important concept in the theory of international trafficking . In a Ricardian models , countries specialize in producing what they are best production . Unlike other models , this model predicts the framework in which countries will be specialists fully than producing a variety of commodities . Also , the Ricardian models do not directly enter the supporting factors , such as the relative amounts of labor and capital in the country . 6.      Heckscher-Ohlin
created as an alternative to the Ricardian model of comparative advantages and basic . Leaving aside the complexity is much more complicated the model did not prove more accurate prediction .However , from a theoretical point of view of the model does not provide an elegant solution using neoclassical price mechanism into international trade theory . The theory argues that the pattern of international trade is determined by differences in the contributing factors . It predicts that countries will export goods that make intensive use of factors of fulfilling the needs and will import goods that will use locally scarce factor intensively . Empirical problems with the model H- o , known as PradoksLeotief , which opened in empirical tests by Wassily Leontief who found that the United States are more likely to export labor intensive than capital intensive goods , and so on. http://www.ssbelajar.net/2012/03/teori-perdagangan-internasional.htmlhttps://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional

NEWS 

MAKALAH THE LEVEL OF COMPETITIVENESS

MAKER (MELVIN JR)  (27215779)

GROUP 9 {Kevin Henanta, Ria Dami Ulfa, Melvin JR}

The Level of Competitiveness

Indonesia’s competitiveness ranking improved significantly in the global arena. In 2010, Indonesia’s competitiveness ranks 44th out of 144 countries a year earlier in 2009 in the ranking of 54. Of course, this is an achievement that was encouraging for the nation of Indonesia. However, Indonesia still must not fail in the face of global market increasingly competitive.
As the people of Indonesia, surely proud and happy with the success of the Government of Indonesia in improving its competitiveness in the global arena. In The Global Competitiveness Report 2010-2011 that was launched by the World Economic Forum (WEF) as the kick off for the implementation of WEF Summer Davos in Tianjin, China in September 2010 revealed that Indonesia’s competitiveness is ranked 44 of 144 countries from 54 in the previous ranking 2009. the increase Indonesia’s competitiveness in the global arena, it must be recognized is the role of the Ministry of Commerce (Trade) RI led by Mari ElkaPangestu, the daughter of a famous economist J. Panglaykim. Trade Minister Mari ElkaPangestu which is the economic Doctoral dropout University of California USA This is quite unreliable, especially in boosting the performance of national and international trade.

She said that there are several factors that make Indonesia an increase ratings. The increase is mainly due to rank Indonesia’s macroeconomic conditions are healthy and improvements in education indicators. The level of education in Indonesia is getting better as measured by the Global Competitiveness Index 2009-2010. “Indonesia’s macroeconomic condition is getting better. business climate in Indonesia has shown improvement, ranging from macroeconomic stability, political, and economic growth is already showing positive results, “said Trade Minister Mari ElkaPangestu.
We will expand markets and strengthen trade representatives abroad and increase Indonesia imaging products at home and abroad. For example sprain program Products I Love Indonesia (ACI). The success of the increase Indonesia’s competitiveness was mainly boosted by the significant increase in the ranking of some pillars of the 12 pillars of competitiveness, namely Institutions, Infrastructure, Macroeconomic Environment, Health and Primary Education, Higher Education and Training, Goods Market Efficiency, Labour Market Efficiency, Financial Market Development , Technological Readiness, Market Size, Business Sophistication, and Innovation. WEF as a forum for the reference of businessmen abroad see the performance of the Government of Indonesia has improved in some areas, such as protection of intellectual property rights up the rankings from 67 to 58, the level of national savings of 40 to 16, and the policy effectiveness of anti-monopoly from 35 to 30, Indonesia was deemed better in terms of expansion and the impact of taxation, which is up from rank 22 to 17. Then the business sophistication pillar also increased, namely local supplier quantity of 50 to 43, the value chain breadth of 35 to 26, control of international distribution from 39 to 33, and the production process sophistication from 60 to 52.

In the WEF assessment, ranking the condition of infrastructure in Indonesia has decreased, although not significantly. The previous year ranked Indonesia’s infrastructure is in poisisi 53, but this year being ranked ranked 55. With the decline in Indonesia’s infrastructure, the government through the ranks of relevant ministries, including the Ministry of Trade is committed to continue to work on improving the nation’s competitiveness through technological content and improvement of infrastructure. To that end, the government will continue to invite investors to participate in Public Private Partnership (PPP / PPP) and constructing facilities and infrastructure technology. “The investment climate in Indonesia is very conducive, the exchange rate is stable, and is supported by easy access to capital,” said Minister of Trade. In addition, in fiscal policy, the government also continues to provide incentives in order to encourage investors to invest in Indonesia. The government has actively provide incentives in the form of tax paid by the government, and the “ tax allowance` holiday` tax. And continue to organize the intensification and extension efforts to produce a good education. “With this policy, the government is expected to be able to fix the infrastructure, including roads, seaports and airports to become more competitive ,. With the improvement in infrastructure, the competitiveness of Indonesia will be better “said Minister of Trade. The minister also justified the statement by Coordinating Minister HattaRajasa. Minister for Economic Affairs said that Indonesia’s competitiveness on a global level can be further enhanced if infrastructure facilities can be quickly addressed. “Ranked 44’s, could still be better if our infrastructure is quickly addressed and it takes hard work,” said Coordinating Minister for the Economy, HattaRajasa. In addition to concentrating on the improvement of infrastructure, the Ministry of Trade also continues to encourage domestic products to compete in the local and export markets. “We will expand markets and strengthen trade representatives abroad and increase Indonesia imaging products at home and abroad. For example sprain program Products I Love Indonesia (ACI), “said Trade Minister Mari ElkaPangestu. Because She also hoped the businesses to utilize existing facilities in trade cooperation agreed upon Indonesia with trading partners. Today, Indonesia’s competitiveness at a global level improved and should be improved. The Ministry of Trade will continue this institutional reform, including accelerating infrastructure development. Thus the competitiveness of the Indonesian economy improves, will be able to increase the overall level of prosperity, “said Minister of Trade Mari ElkaPangestu.

Increasing the competitiveness of Indonesia at the world level is very encouraging. However, a positive assessment of the competitiveness of Indonesia World Economic Forum (WEF) are not to make the Indonesian government to be careless. Perhaps, Indonesia’s competitiveness ranking ditataran world today ahead of a number of countries, such as Portugal, which is ranked 46th, Italy 48th, India (51), South Africa (54), Brazil (58), Turkey (61), Russia (63), Mexico (66th), Egypt (81), Greece (83), and Argentina (87). Similarly, at the level of ASEAN, Indonesia’s competitiveness ranking is better than Vietnam (59), the Philippines (85), and Cambodia (109). However, so important notes that Indonesia’s competitiveness is still below Singapore, which is ranked third, Malaysia ranked 26th, ranking 28th Brunei, and Thailand ranked 38th “We still may not be negligent even though we increased competitiveness. The increase in the competitiveness index is just as one
Parameter numbers that could change. We must be more active and work hard, so the results are also better again, “trade minister. With the increase in the competitiveness of this should be a challenge for the Indonesian nation in general, and the Ministry of Trade in particular, in the continuing reform of the bureaucracy to support a conducive investment climate, eliminating factors that cause high economic costs, and encourage investors to invest in the country.

REFERENCES :

http://finansial.bisnis.com/read/20140917/9/257993/indeks-daya-saing-global-indonesia-naik-empat-tingkat-ke-posisi-34

https://books.google.co.id/books?id=afwzgZweSFUC&pg=PA278&lpg=PA278&dq=tingkat+daya+saing&source=bl&ots=JdT_0A8-8Y&sig=uUJPlw2j-epxaft7N-dsnVf-gqs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tingkat%20daya%20saing&f=false

NEWS 

MAKALAH INDONESIA EXPORT GROWTH

Maker ( Kevin Henanta ) (23215698)

Group 9 {Kevin Henanta, Ria Dami Ulfa, Melvin JR}

CHAPTER 1 

Each country is never apart from export and import activities. Import-export activities based on the condition that every country has the characteristics of each resource and certainly these characteristics differ from country to country. To complement and fill the gap tersebutlah characteristics, import-export activities performed. It is also important to note, indirectly, export and import activities have contributed significant role in spurring economic growth in each country. Based on data taken from the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, exports and imports are also included in the economic indicators of Indonesia. Indonesia is a country rich in resources. However, if it is able to rule out the possibility of Indonesia’s import value is more dominating than the value of its exports?

Export

According KBBI, understanding is the delivery of merchandise exports abroad. The merchandise in question can be physical goods or services. Export is one of the important benchmark to determine how much economic growth in a country. Of these export activities, it can be assured of business activity in the real sector more awake. Production of goods not only rotates in the country only but also rotates in international trade. That is why, in the long term export activities can be a hero in foreign exchange for the country’s economic growth.

However, according to the data obtained, the development of Indonesian exports starting in 2011-2015 did not increase the contrary. Based on the chart below, in the period 2011-2015, the export value of Indonesia continues to decline each year of 203,496.60 million US $ to 150,252.50 million US $ in 2015 ago. It can be concluded, from the years 2011-2015, the decline in export value amounted to 26.16%.

Figure 1.

Development of Export Year 2011-2015 in Indonesia (million US $)

11.png (1366×768)

Source : Calculated based on data from the Ministry of Commerce in 2015.

Each country has always sought to develop export value of commodity exports superior. Export growth is very important in improving the state revenue that affect the development of the national economy. Since then, exports became the main focus in promoting economic growth in line with the change of emphasis on the industrialization strategy of import substitution to export promotion. According to BPS, komotidi Indonesian export commodities are in the non-oil and gas sector. Whereas, for the oil and gas sector alone, its development is still very much under the Non-Oil and Gas sector.

Figure 2.

Comparison of Oil and Gas Export Value of Non-Oil and Gas in Indonesia 2011-2015 (million US $)

2.png (1366×768)

Source : Calculated based on data from the Ministry of Commerce in 2015

INDONESIA EXPORT DATA 

Exports from Indonesia dropped by 9.75 percent from a year earlier to USD11.51 billion in May of 2016, following a 12.5 percent decline in April and market expectations of a 7.9 percent fall. It was the 20th straight month of fall, as sales of non-oil and gas products dropped by 7.12 percent to USD10.55 billion and those of oil and gas dropped by 31.22 percent to USD957.9 million. Compared to the previous month, exports were up by 0.31 percent. Oil exports rose 7.42 percent and sales of non-oil and gas products declined sby 0.29 percent. Sales were up to the EU countries (+1.17 percent to USD1.19 billion), Japan (+5.21 percent to USD1.00 billion), Australia (+62.03 percent to USD280.2 million) and South Korea (+1.30 percent to USD427.6 million). Exports in Indonesia averaged 3940.93 USD Million from 1960 until 2016, reaching an all time high of 18647.83 USD Million in August of 2011 and a record low of 30 USD Million in January of 1961. Exports in Indonesia is reported by the Statistics Indonesia.

 

Actual Prvous Highest Lowest Dates Unit Frqncy
1151000 1145000 1864783 30.00 1960 – 2016 USD Million Monthl

Exports have been an engine of economic growth in Indonesia. However, after reaching a peak in 2012, it have been in a steady decline due to lower commodity prices and dwindling global demand. Major exports are: oil and gas (12.4 percent of the total exports, of those gas 6.9 percent, crude oil 4.3 percent and oil products 1.2 percent); animal and vegetable fats and oils (14 percent); and electrical equipment and machinery (10.45 percent). Other exports include: footwear, part of such articles (3.4 percent); garments not knitted (3 percent) and ores, slag and ash (2.5 percent). Major export partners are: the United States (11.6 percent), China (10 percent of the total exports), Japan (9.9 percent), India (8.8 percent) and Singapore (7 percent). This page provides the latest reported value for – Indonesia Exports – plus previous releases, historical high and low, short-term forecast and long-term prediction, economic calendar, survey consensus and news. Indonesia Exports – actual data, historical chart and calendar of releases – was last updated on June of 2016.

Calendar GMT Reference Actual Previous Consensus Forecast (i)
2016-04-15 02:00 AM Mar -13.5% -7.18% -14.04% -8.3%
2016-05-16 04:00 AM Apr -12.65% -13.5% -11% -13.0%
2016-06-15 04:00 AM May -9.75% -12.65% -7.9% -7.8%
2016-07-15 04:00 AM Jun -9.75%
2016-08-18 04:00 AM Jul
2016-09-15 04:00 AM Aug
Indonesia Trade Last Previous Highest Lowest Unit
Balance of Trade 375.60 662.30 4641.92 -2329.13 USD Million [+]
Exports 11510.00 11450.00 18647.83 30.00 USD Million [+]
Imports 11140.00 10780.00 17416.99 21.00 USD Million [+]
Current Account -4670.00 -5114.70 3795.00 -10125.60 USD Million [+]
Current Account to GDP -2.06 -3.20 4.80 -6.80 percent [+]
External Debt 310670.25 292578.54 310670.25 132629.00 USD Million [+]
Terms of Trade 100.24 98.20 135.30 89.01 Index Points [+]
Foreign Direct Investment 96100.00 82100.00 92200.00 35400.00 IDR Billion [+]
Remittances 2301.00 2329.00 2384.00 1202.00 USD Million [+]
Tourist Arrivals 858240.00 806118.00 915334.00 548821.00 [+]
Gold Reserves 78.07 78.07 96.45 73.09 Tonnes [+]
Crude Oil Production 801.00 800.00 1720.00 772.00 BBL/D/1K [+]
Terrorism Index 4.76 4.78 6.55 3.92 [+]
Weapons Sales 4.00 8.00 49.00 1.00 USD Million [+]
External Trade
Exports to Country
Imports from Country
Exports of Commodity
Imports of Commodity
All Trade
Last Reference Previous Highest
Imports from Malta 1330477.00  USD Million Dec/14 1330477.00 1330477.00 [+]
Imports from South Korea 149954.00  USD Million Dec/14 149954.00 149954.00 [+]
Imports from Mexico 84871.00  USD Million Dec/14 84871.00 84871.00 [+]
Imports from China 30624.30  USD Million Dec/14 29849.50 30624.30 [+]
Exports to China 17605.90  USD Million Dec/14 22601.50 22941.00 [+]
Exports to European Union 16918.90  USD Million Dec/14 16763.70 20508.90 [+]
Exports 11510.00  USD Million May/16 11450.00 18647.83 [+]
Imports 11140.00  USD Million May/16 10780.00 17416.99 [+]
Exports to South Korea 10621.20  USD Million Dec/14 11422.50 16388.80 [+]
Imports from Thail& 9781.00  USD Million Dec/14 10703.10 11438.50 [+]
Exports to Taiwan 6425.10  USD Million Dec/14 5862.40 6584.90 [+]
Imports from Taiwan 3758.20  USD Million Dec/14 4480.30 4692.80 [+]
Imports from Rest of Asia 3623.20  USD Million Oct/15 3718.40 8747.40 [+]
Exports to Lithuania 2991.00  USD Million Dec/14 2991.00 2991.00 [+]
Exports to Rest of Asia 2864.80  USD Million Oct/15 2974.30 4818.40 [+]
Exports to ASEAN 2781.90  USD Million Oct/15 2869.80 4002.00 [+]
Imports from China (non Oil & Gas) 2759.80  USD Million Dec/15 2601.80 2932.70 [+]
Imports from Hong Kong 1848.40  USD Million Dec/14 2092.40 2465.20 [+]
Imports from Singapore 1494.14  USD Million Nov/15 1356.67 2454.27 [+]
Exports to Japan 1404.19  USD Million Nov/15 1379.37 2004.96 [+]
Exports to China (non Oil & Gas) 1227.10  USD Million Dec/15 1025.50 1444.70 [+]
Exports to United States 1224.98  USD Million Nov/15 1283.77 1536.31 [+]
Exports to Japan (non Oil & Gas) 1183.40  USD Million Dec/15 991.60 1352.10 [+]
Imports from ASEAN 1121.50  USD Million Oct/15 1206.80 5409.10 [+]
Imports from Japan (non Oil & Gas) 987.10  USD Million Dec/15 942.20 1331405.70 [+]
Imports from Japan 945.71  USD Million Nov/15 1101.36 1659.25 [+]
Exports to Singapore 928.34  USD Million Nov/15 1045.94 1477.38 [+]
Imports from New Zealand 836.00  USD Million Dec/14 806.00 836.00 [+]
Imports from European Union 817.50  USD Million Oct/15 985.20 1164.90 [+]
Imports from Slovakia 806.00  USD Million Dec/14 806.00 806.00 [+]
Imports from Thailand (non Oil & Gas) 698.30  USD Million Dec/15 599.70 939.60 [+]
Imports from United States 649.12  USD Million Nov/15 626.88 857.60 [+]
Exports to Singapore (non Oil & Gas) 640.20  USD Million Dec/15 618.10 944.10 [+]
Imports from Malaysia 636.28  USD Million Nov/15 595.57 1037.79 [+]
Imports from Thailand 604.35  USD Million Nov/15 627.66 946.69 [+]
Exports to Myanmar 566.90  USD Million Dec/14 556.40 566.90 [+]
Exports to Malaysia 519.37  USD Million Nov/15 594.49 927.88 [+]
Imports from South Korea (non Oil & Gas) 512.70  USD Million Dec/15 480.40 749.40 [+]
Exports to New Zealand 486.80  USD Million Dec/14 469.50 542.30 [+]
Exports to Malaysia (non Oil & Gas) 478.50  USD Million Dec/15 466.90 632.00 [+]
Exports of Oil & Gas 464.20  USD Million Oct/15 535.30 918.30 [+]
Imports from Malaysia (non Oil & Gas) 452.40  USD Million Dec/15 386.90 562.70 [+]
Exports to South Korea (non Oil & Gas) 436.70  USD Million Dec/15 363.60 585.50 [+]
Exports to Thailand 431.25  USD Million Nov/15 448.83 579.44 [+]
Exports to Poland 396.00  USD Million Dec/14 365.00 396.00 [+]
Exports to Africa 386.30  USD Million Oct/15 363.50 666.00 [+]
Imports from Australia 383.94  USD Million Nov/15 452.69 540.68 [+]
Imports from Australia (non Oil & Gas) 343.20  USD Million Dec/15 340.90 540.70 [+]
Imports from Vietnam 331.88  USD Million Nov/15 200.34 379.36 [+]
Imports from Rest of America 319.70  USD Million Oct/15 333.40 711.40 [+]
Exports to Philippines 307.62  USD Million Nov/15 305.04 405.55 [+]
Imports from Rest of Europe 300.80  USD Million Oct/15 294.20 531.40 [+]
Imports from Germany 300.07  USD Million Nov/15 277.60 390.79 [+]
Exports to Rest of America 297.20  USD Million Oct/15 257.40 432.90 [+]
Exports to Australia 288.87  USD Million Nov/15 269.00 611.51 [+]
Imports from Germany (non Oil & Gas) 268.60  USD Million Dec/15 299.50 389.90 [+]
Exports to Vietnam 264.10  USD Million Nov/15 288.01 288.01 [+]
Exports to Netherlands 261.21  USD Million Nov/15 262.73 370.16 [+]
Imports from Taiwan (non Oil & Gas) 258.90  USD Million Dec/15 241.10 356.60 [+]
Imports from Chile 241.50  USD Million Dec/14 241.20 372.30 [+]
Exports to Germany (non Oil & Gas) 227.30  USD Million Dec/15 205.10 279.90 [+]
Imports from Africa 226.10  USD Million Oct/15 300.30 495.90 [+]
Exports to Taiwan (non Oil & Gas) 217.40  USD Million Dec/15 213.60 438.00 [+]
Exports to Germany 205.50  USD Million Nov/15 220.99 280.08 [+]
Exports to Australia (non Oil & Gas) 180.10  USD Million Dec/15 210.90 444.90 [+]
Exports to Chile 177.90  USD Million Dec/14 170.80 214.00 [+]
Imports from Czech 175.60  USD Million Dec/14 171.60 175.60 [+]
Exports to Hong Kong 146.42  USD Million Nov/15 161.04 305.07 [+]
Imports from France 145.25  USD Million Nov/15 85.57 147.06 [+]
Imports from Poland 143.80  USD Million Dec/14 150.70 150.70 [+]
Imports from Myanmar 122.10  USD Million Dec/14 73.20 122.10 [+]
Exports to Italy 116.59  USD Million Nov/15 143.72 241.60 [+]
Exports to United Kingdom 106.80  USD Million Nov/15 128.42 161.10 [+]
Exports to Spain 103.82  USD Million Nov/15 137.79 252.37 [+]
Imports from Italy 101.98  USD Million Nov/15 85.82 181.28 [+]
Exports to Rest of Europe 93.80  USD Million Oct/15 203.10 281.70 [+]
Exports to Belgium & Luxembourg 93.58  USD Million Nov/15 93.05 112.93 [+]
Imports from Canada 90.29  USD Million Nov/15 114.30 217.43 [+]
Exports to Hungary 87.00  USD Million Dec/14 91.00 98.00 [+]
Exports to Czech Republic 85.00  USD Million Dec/14 62.00 122.00 [+]
Exports to France 83.86  USD Million Nov/15 85.53 100.70 [+]
Exports to Rest of Oceania 83.80  USD Million Oct/15 78.80 120.40 [+]
Exports to Slovenia 83.00  USD Million Dec/14 74.00 107.00 [+]
Imports from United Kingdom 78.47  USD Million Nov/15 60.88 95.31 [+]
Imports from Hungary 62.40  USD Million Dec/14 110.30 341.00 [+]
Exports to Estonia 61.00  USD Million Dec/14 46.00 61.00 [+]
Imports from Spain 59.52  USD Million Nov/15 24.50 59.52 [+]
Imports from Philippines 58.07  USD Million Nov/15 52.34 73.00 [+]
Imports from Netherlands 52.46  USD Million Nov/15 53.38 115.39 [+]
Imports from Laos 51.30  USD Million Dec/14 7.50 51.30 [+]
Exports to Canada 48.79  USD Million Nov/15 55.13 69.19 [+]
Exports to Latvia 48.00  USD Million Dec/14 48.00 48.00 [+]
Imports from Papua New Guinea 47.60  USD Million Dec/14 78.10 184.10 [+]
Imports from Rest of Oceania 44.80  USD Million Oct/15 41.50 107.70 [+]
Imports from Belgium & Luxembourg 40.09  USD Million Nov/15 42.09 57.23 [+]
Imports from Sweden 39.42  USD Million Nov/15 51.41 113.04 [+]
Imports from Finland 36.31  USD Million Nov/15 42.42 150.79 [+]
Exports to Cambodia 34.11  USD Million Nov/15 36.66 43.60 [+]
Exports to Denmark 21.72  USD Million Nov/15 13.65 27.09 [+]
Imports from Austria 21.48  USD Million Nov/15 24.77 34.58 [+]
Exports to Greece 14.87  USD Million Nov/15 12.20 17.94 [+]
Imports from Slovenia 12.30  USD Million Dec/14 16.60 26.00 [+]
Exports to Sweden 12.11  USD Million Nov/15 11.19 38.31 [+]
Exports to Cyprus 10.00  USD Million Dec/14 10.00 26.00 [+]
Imports from Ireland 9.66  USD Million Nov/15 9.16 10.05 [+]
Exports to Portugal 9.55  USD Million Nov/15 13.32 17.06 [+]
Imports from Denmark 9.04  USD Million Nov/15 9.38 30.13 [+]
Imports from Lithuania 8.70  USD Million Dec/14 6.30 27.00 [+]
Exports to Mexico 5.80  USD Million Dec/14 5.80 5.80 [+]
Exports to Finland 5.73  USD Million Nov/15 5.80 11.11 [+]
Imports from Portugal 5.14  USD Million Nov/15 1.68 19.38 [+]
Exports to Malta 5.00  USD Million Dec/14 5.00 31.00 [+]
Exports to Brunei 4.94  USD Million Nov/15 14.13 14.13 [+]
Imports from Greece 4.86  USD Million Nov/15 3.05 12.28 [+]
Exports to Laos 4.50  USD Million Dec/14 5.80 23.80 [+]
Exports to Ireland 4.45  USD Million Nov/15 3.55 15.95 [+]
Imports from Estonia 3.10  USD Million Dec/14 3.00 89.00 [+]
Imports from Brunei 2.71  USD Million Nov/15 36.86 166.65 [+]
Imports from Cyprus 2.60  USD Million Dec/14 4.30 11.00 [+]
Imports from Cambodia 1.84  USD Million Nov/15 2.33 2.62 [+]
Imports from Latvia 1.80  USD Million Dec/14 5.20 23.00 [+]
Exports to Austria 1.52  USD Million Nov/15 2.03 4.85 [+]
Imports from Luxembourg 1.00  USD Million Dec/14 1.00 1.00 [+]
Exports to Slovakia 0.84  USD Million Dec/14 0.84 0.84 [+]
Exports to Papua New Guinea 0.50  USD Million Dec/14 0.50 0.50 [+]

CHAPTER 2

GROWTH OF INDONESIA’S SHOE EXPORT TO PERSIST IN 2016.

While the domestic market remained sluggish, exports of Indonesia’s footwear and shoe products show a more positive development. The Indonesian Footwear Association (Aprisindo) estimates that the nation’s footwear exports rose 6.8 percent (y/y) to USD $4.7 billion in 2015. Based on the latest data from Indonesia’s Trade Ministry, Indonesian footwear/shoe exports reached USD $3.66 billion in the January-October 2015 period, up 10 percent from exports in the same period one year earlier. Eddy Widjanarko, Chairman of the Aprisindo, added that exports have risen both in terms of value and volume.

Indonesian footwear exports have performed well in 2015 thanks to the weakening rupiah rate. During 2015 the Indonesian rupiah depreciated about 10 percent against the greenback, implying that Indonesian exports become more attractive on the global market. Moreover, local shoe manufacturers also raised prices of their output as production costs have risen due to higher minimum wages and more costly imports of raw materials (mainly leather and rubber) due to the fragile rupiah.

Aprisindo Chairman Widjanarko expects Indonesia’s footwear exports to accelerate further in 2016. “A 10 percentage point growth (year-on-year) in shoe exports should be possible provided that the rupiah remains stable.”

Adis Dimension Footwear, a West Java-based export-oriented sporting goods company (part of Nike Inc), also stated that it expects good export growth performance of its shoe segment, particularly sports shoes. The company expects Indonesia’s shoe export to break the USD $5 billion (per year) level within the next five years. The company added that the recent economic stimulus packages that have been unveiled by the Indonesian government support competitiveness of Indonesian industries and this will also strengthen the footwear industry.

Economic Stimulus Packages of the Indonesian Government:

Package Unveiled Main Points
1st 9 September • Boost industrial competitiveness through deregulation
• Curtail red tape
• Enhance law enforcement & business certainty
2nd 30 September • Interest rate tax cuts for exporters
• Speed up investment licensing for investment in industrial estates
• Relaxation import taxes on capital goods in industrial estates & aviation
3rd 7 October • Cut energy tariffs for labor-intensive industries
4th 15 October • Fixed formula to determine increases in labor wages
• Soft micro loans for >30 small & medium, export-oriented, labor-intensive businesses
5th 22 October • Tax incentive for asset revaluation
• Scrap double taxation on real estate investment trusts
• Deregulation in Islamic banking
6th 5 November • Tax incentives for investment in special economic zones
7th 4 December
• Waive income tax for workers in the nation’s labor-intensive industries
• Free leasehold certificates for street vendors operating in 34 state-owned designated areas
8th 21 December • Scrap income tax for 21 categories of airplane spare parts
• Incentives for the development of oil refineries by the private sector
• One-map policy to harmonize the utilization of land

Adis Dimension Footwear currently has a production capacity of 20 million pairs of shoes per year. However, as exports are projected to grow, the company plans to construct a new shoe plant in West Java. The new plant will require an investment of about USD $55 million, financed through the company’s internal cash reserves and bank loans. The new plant is expected to have an annual production capacity of 12 million pairs of shoes.

Overview Indonesia’s Footwear Industry

Indonesia is among the world top six of largest footwear exporters and therefore this sector is an important asset to Indonesia’s manufacturing industry (generating foreign exchange earnings and providing employment to many people). Big global players, such as Nike Inc and several companies from China and South Korea, have production facilities in Indonesia as the country’s labour costs are low. However, these minimum wages have been growing rapidly in recent years, weakening appeal of investment in the shoe industry.

Another problem is that Indonesia needs to import several raw materials (leather and rubber) for the production of shoes. Despite being a major rubber producer Indonesia still needs to import rubber materials for the manufacturing of shoes as the country lacks domestic processing facilities.

Indonesian Footwear/Shoe Exports 2010-2015:

 Year     Shoe Export
   YoY Growth
 2015¹       $4.7 billion          +7%
 2014       $4.4 billion         +13%
 2013       $3.9 billion         +11%
 2012       $3.5 billion          +6%
 2011       $3.3 billion         +32%
 2010       $2.5 billion            –

REFERENCES : 

http://www.tradingeconomics.com/indonesia/exports

http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import

https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-indonesia/exporting-to-indonesia

http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/growth-of-indonesia-s-shoe-export-to-persist-in-2016/

 

NEWS 

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Nama Kelompok : {KEVIN HENANTA (23215698), RIA DAMI ULFA (25215873), MELVIN JOHN REY (27215779)} (KELOMPOK 9)

PEMBUAT : RIA DAMI ULFA

Pembangunan Indonesia bagian timur

Hal yang sering terlupakan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional sejak tahun 1969 hingga sekarang adalah masih tingginya kesenjangan perkembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan kepulauan Nusa Tenggara, dibandingkan dengan perkembangan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Pembangunan Kawasan Timur Indonesia masih diwarnai beberapa permasalahan umum seperti :

  1. permasalahan pertanian tradisional dan subsistemnya
  2. masih adanya kasus busung lapar yang diderita warga
  3. rendahnya kualitas kesehatan
  4. kemiskinan dan keterisolasian
  5. terbatasnya ketersediaan prasarana dasar
  6. terbatasnya pasokan air minum, listrik, dan energy
  7. masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas
  8. bencana alam
  9. masih rendahnya kualitas hidup masyarakat
  10. serta masih rawannya ancaman separatisme.

 

Terdapat 3 strategi pokok dalam upaya percepatan pembangunan KTI berdasarkan rancangan RPJM Nasional 2010-2014, yaitu:

  1. Pendekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan. Dalam hal ini, upaya membangun koordinasi dan komunikasi antar-propinsi di KTI akan menjadi sangat penting peranannya.
  2. Peningkatan daya saing dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
  3. Perubahan manajemen publik, yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat untuk membangkitkan daya saing wilayah, dengan memperhatikan birokrasi pemerintah yang responsif terhadap tantangan, potensi dan masalah daerah.

 

Terkait rencana pengembangan wilayah dalam sistem perencanaan pembangunan, UU Nomor 17/2004 tentang RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.  Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya.  Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.  Substansi dalam RPJMN 2010-2014 selain perencanaan berbasis isu/sektoral juga akan disusun perencanaan berdimensi kewilayahan atau pulau-pulau besar.

 

Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Rancangan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan bertujuan sebagai berikut:

 

  1. Menyebarluaskan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
  2. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sectoral
  3. daerah dan spasial di Kawasan Timur Indonesia sebagai penyempurnaan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan.

 

Lokakarya Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan  diharapkan menghasilkan keluaran berikut:

 

(1) Adanya kesepahaman dan kesepakatan tentang rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia

(2)  Adanya masukan dari hasil sosialisasi rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia

(3) Rekomendasi terkait strategi dan kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan

(4)  Alternatif skenario Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

 

Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Bila lihat dari daerahnya yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat.

 

Sumber:

http://www.forumbebas.com/thread-139249.html

http://jammyjack.blogspot.co.id/2011/03/bab-5-pembangunan-ekonomi-daerah-dan.html

 

 

Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah


Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi dan teori daya tarik industry:

  1. Teori pembangunan ekonomi daerah
    a. Teori basis ekonomi
    Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
    b. Teori lokasi
    Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
    c. Teori daya tarik industry
    Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.
  2. Model analisis pembangunan daerah
    Selain teori-teori di atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative ekonomi suatu daerah. Salah satu di antaranya adalah metode analisis shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar.
    Berikutadalahsebagianpenjelasandari model analisisdalampembagunaan daerah:
    a. Analisis SS
    Dengan pendekatan analisi sini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan membandingakanya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).
  3. Location Quotients (LQ)
    Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara membandingkan peranany adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
    c. Angka Pengganda Pendapatan
    Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
    d. Analisis Input-Output (I-O)
    Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.

Sumber:

http://anisasaleh.blogspot.co.id/2011/06/perekonomian-indonesia-minggu-ke-7.html

http://www.batukar.info/news/sinkronisasi-perencanaan-pembangunan-kawasan-timur-indonesia-dalam-rancangan-rpjmn-2010-2014-be