EKONOMI KOPERASI (PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA)

Koperasi bermula pada abad ke-20 yaitu hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Mereka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Di Negara berkembang koperasi dirasakan sangat diperlukan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra Negara dalam menggerakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyaataannya Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, tetapi koperasi malah mengalami kendala-kendala untuk berkembang, mengapa? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, ada faktor internal, maupun eksternal.

Faktor internal biasanya terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri serta modal  , hambatan yg terjadi pada faktor eksternal adalah  pesaing dan asumsi masyarakat tentang koperasi sangat buruk. Secara global permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang ialah:

1.      Koperasi saat ini kurang diminati
Sejauh ini koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang bahwa kegagalan koperasi pada waktu itu lalu tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak pengelola terhadap masyarakat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi, oleh sebab itu diperlukan sosialisai bahwa koperasi saat ini tidak seperti itu,bahwa koperasi benar-benar berasaskan kekeluaragaan da gotong royong, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan koperasi benar-benar bertanggung jawab akan hal itu terhadap masyarakat. Sehingga tercipta rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
2.    Sulit Berkembang
Hal ini karena kemampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang yang ada masih sangat rendah. Peluang adalah kesempatan yang sangat baik bagi koperasi untuk mengembangkan koperasi. Akan tetapi, sepertinya para pelaku atau anggota di dalam koperasi kurang sigap dan cekatan dalam melihat peluang. Manajemen pengelolaan koperasipun kurang professional, hal ini disebabkan oleh kurang ahlinya para pelaku koperasi di dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Manajemen pengelolaan koperasi terlihat kurang kompeten di dalam menghadapi kemajuan teknologi dan zaman seperti sekarang ini.
Para anggota di dalam koperasi harusnya lebih diperhatikan terutama dalam hal melakukan pekerjaaan mereka. Tingkat partisipasi anggota koperasipun masih rendah. Maka dari itu, penyuluhan memang perlu dilakukan agar para anggota koperasi tahu dan mengerti secara luas mengenai koperasi. Penyuluhan juga perlu dilakukan kepada para anggota koperasi agar para anggota koperasi mampu memperbaiki manajemen pengelolaan koperasi.
3.      Keterbatasan modal
Masalah modal pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Di sini pemerintah yang memiliki modal cukup besar. Dengan pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bisa berkembang. Selain pemerintah masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka dikoperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.
4.      SDM (Sumber Daya Manusia)
Sumber daya manusia yang dimaksud adalah semua pengurus koperasi. Karena kita pasti pernah menjumpai bahkan lebih cenderung sering menjumpai pengurus koperasi biasanya tokkoh masyarakat yang rangakap jabatan, misalnya ketua RT setempat atau lainnya, sehingga dia tidak fokus terhadap koperasi, atau bahkan pengurus koperasi yang sudah berumur sehingga kapasaitasnya terbatas, tidak memahami perkembangan zaman. Sangat diperlukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan tentang koperasi agar dapat berpartisispasi di dalamnya. Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung perkembangan koperasi.
REFERENSI :

(EKONOMI KOPERASI) Organisasi dan Manajemen Koperasi

Bentuk-Bentuk Organisasi

1.Menurut Ropke :
Memiliki  Identifikasi Ciri Khusus :

  • Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  • Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  • Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  • Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)
    Sub system :

– Anggota Koperasi

– Badan Usaha Koperasi

– Organisasi Koperasi

2.Menurut Hanel :

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi :

  • individu (pemilik dan konsumen akhir)
  • Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
  • Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat
  1. Di Indonesia :

1)      Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

2)      Rapat Anggota,

3)      Wadah anggota untuk mengambil keputusan

4)      Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

  • Penetapan Anggaran Dasar
  • Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
  • Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
  • Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
  • Pengesahan pertanggung jawaban
  • Pembagian SHU
  • Penggabungan, pendirian dan peleburan
  1. a) Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel
    Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hokum
  2. b) Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke
    Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.
  3. c) Bentuk organisasi di Indonesia
    Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

B) Hirarki Tanggung Jawab dan Pola Manajemen

Hirarki Tanggung Jawab

a) Pengurus

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas yang diemban pengurus koperasi diantaranya :

  • Mengelola koperasi dan usahanya
  • Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi
  • Menyelenggaran Rapat Anggota
  • Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban
  • Maintenance daftar anggota dan pengurus
  • Wewenang
  • Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan
  • Meningkatkan peran koperasi

b) Pengelola

Pengelola Koperasi adalah  Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional. Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

  • Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
  • Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
  • Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
  • Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

c) Pengawas

Pengawas koperasi pengawas pada organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi,dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

UU 25 Th. 1992 pasal 39:

  1. Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
  2. Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu:

  • mempunyai kemampuan berusaha
  • mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Dihargai pendapatnya,

a) Pengawas bertugas :

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan  dan pengelolaan koperasi.
  • Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

b) Pengawas berwenang :

  • Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
  • Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  • Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya  terhadap pihak ketiga.

Pola Manajemen

Untuk mencapai tujuan koperasi di perlukan manajemen koperasi yang benar agar semua yang telah di rencanakan dapat berjalan dengan baik,

untuk itu diperlukan Pola Manajemen Koperasi sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar dari manajemen. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat fleksibel, karena dalam berjalannya waktu situasi dan kondisipun dapat berubah sewaktu-waktu.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur,pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas bagi para anggota dalam bekerja.

c) Struktur Organisasi

Pengurus menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah yang paling sulit itu berasal dari dirinya sendiri yaitu berupa keterbatasan, seperti keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan daya tahan tubuh.

d) Pengarahan

Pengaraha merupakan fungsi menejemen yang terpenting karena masing-masing orang dalam suatu organisasi memiliki kepentingannya masing-masing.

e) Pengawasan

Pengawasan merupakan sistem untuk membuat segala kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

  • menetapkan standard
  • membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan
  • mengukur penyimpanan-penyimpana yang terjadi, lalu mengambil tindakan evaluasi jika diperlukan.

1)      Manajemen Koperasi
Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain. Dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

2)      Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar. Wewenang tersebut misalnya:

  • Menetapkan anggaran dasar koperasi
  • Menetapkan kebijakan umum koperasi
  • Menetapkan anggaran dasar koperasi
  • Menetapkan kebijakan umum koperasi
  • Memilih serta mengangkat pengurus koperasi
  • Memberhentikan pengurus
  • Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

3)      Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan

  • Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau.
  • Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.
  • Penilaian laporan pengawas
  • Menetapkan pembagian SHU
  • Pemilihan pengurus dan pengawas
  • Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya
  • Masalah-masalah yang timbul

4)      Pola Manajemen Diantaranya :

  • Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif
  • Terdapat pola job descriptionpada setiap unsur dalam koperasi
  • Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)
  • Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

Pengertian Badan Usaha, Koperasi, CV, Firma, PT

  1. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor Produksi..

  1. Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

  1. Persekutuan Komanditer (Commanditaire vennootschap atau CV)

Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

  1. Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

  1. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Penjelasan Tentang Koperasi

  1. Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, Tujuan Koperasi adalah :

  1. a) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Mempromosikan kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat).
  2. b) Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional) dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan dikembangkan dengan masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  3. Fungsi Koperasi
  • Sebagai Pusat Penting Perekonomian Indonesia
  • Sebagai Upaya Mendemokrasikan Sosial Ekonomi Indonesia
  • Meningkatkan Kesejahteraan anggota dan Masyarakat
  • Ikut Membangun Tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur dengan berlandaskan dasar hukum negara.
  1. Variable Kinerja Koperasi

Variable kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per  provinsi, jumlah koperasi per jenis / kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif),keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha.

  1. Kegiata Usaha

Kegiatan koperasi utamanya bergerak dibidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama anggota koperasi tersebut. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan anggota koperasi dan diawasi pemeintah yang biasanya menugaskan beberapa perangkatnya menjadi koperasi unit desa (KUD). Kegiatan-kegiatan koperasi diantaranya adalah:

1)      Produksi Barang Kegiatan koperasi dibidang produksi barang umumnya adalah usaha kecil sampai menengah. Para produsen dikumpulkan dalam wadah koperasi agar ada komunikasi yang intens tentang usaha anggota-anggotanya. Sehingga produk yang mereka hasilkan kualitasnya semakin bagus dan usaha mereka semakin maju karena adanya dukungan dan kerja sama dengan sesama anggota.

2)      Simpan Pinjam Modal, kegiatan koperasi yang paling banyak dilakukan dan diminati masyarakat adalah peminjaman modal. Begitu banyak masyarakat yang ingin mendirikan suatu usaha namun tidak mempunyai modal. Oleh karena itu koperasi memberi solusi dengan menyediakan pinjaman kepada meraka tanpa bunga.

3)      Jual Beli Produk, kegiatan lain dari koperasi adalah jual beli produk dengan harga yang jauh lebih murah daripada di pasaran. Misalnya, beras yang di beli di koperasi harganya lebih murah daripada harga beras di toko-toko.

4)      Contoh Lain:

  • Transaksi biaya listrik dan telepon.
  • Arisan antar anggota koperasi.
  • Memasarkan hasil produksi barang.

Penjelasan Tentang SHU

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue ) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa. “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

SHU koperasi di terima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiru, yaitu:

a) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekalius mencerminkan anggota sebagai pemilik  ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SGU pada tahun buku yang bersangkutan.

b) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan,

SHU koperasi di bagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggeran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

  • Cadangan koperasi
  • Jasa anggota
  • Dana pengurus
  • Dana karyawan dana pendidikan
  • Dana social
  • Dana untuk pembagunan sosial

Tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-nya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

                                     SHU = JU + JM

 

Dimana :

SHU    : SHU untuk anggota koperasi Berkah

JU        : SHU yang diperuntukan bagi Jasa Usaha Anggota koperasi Berkah

JM       : SHU yang diperuntukan bagi jasa modal anggota koperasi Berkah

Kesimpulan :

Organisasi sangat diperlukan untuk tercapainya suatu profesionalitas didalam melaksanakan tugas-tugas. Suatu struktur organisasi akan berjalan lancar bila didalamnya memahami tujuan organisasi dibentuk dan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tanggungjawab yang sudah diberikan. Manajemen koperasi memiliki kekhususan dan aturan tersendiri, dibandingkan dengan lembaga dan lainnnya. Yang membedakan manajemen koperasi dan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Misalnya manajemen pada Perseroan Terbatas (PT) Kekhususan tersebut mempunyai dampak dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi.  Pola manajemen diantaranya : Menggunakan Manajemen yang partisipasif, mempunyai job description pada setiap unsur dalam koperasi, setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama dan berbeda.

BAB 2 (DEFINISI, TUJUAN DAN PRINSIP – PRINSIP EKONOMI)

PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

  1. a) Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

  • Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).
  • Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
  • Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai( to achieve a common economic end).
  • Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization ).
  • Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
  • Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).
  1. b) Definisi Koperasi Menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

  1. c) Definisi Koperasi Menurut Hatta

Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

  1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu
  2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat
  3. Ukuran harus benar dan dijamin
  4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.
  1. d) Definisi Koperasi Menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

  1. e) Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

  • Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )
  • Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi
  • Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
  • Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
  • Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”
  1. TUJUAN KOPERASI

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  • Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  1. PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik.

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

1)      Prinsip menurut Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

7 variabel gagasan umum :

  1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
  2. Demokrasi ( democracy )
  3. kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )
  4. ekonomi ( Economy )
  5. Kebebasan ( Liberty )
  6. Keadilan ( Equity )
  7. Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )

12 Prinsip koperasi :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership )
  2. Keanggotaan terbuka ( Open membership )
  3. Pengembangan anggota ( Member Promotion )
  4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of co-owners and customers )
  5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)
  6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation)
  7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible social capital)
  8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)
  9. Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily association )
  10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision making)
  11. Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)
  12. Pendidikan anggota ( Member Education ).

2)      Prinsip menurut Rochdale ( Equitable Pioner’s Rochdale )

Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

  1. Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )
  2. Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )
  3. Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )
  4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
  5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )
  6. Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
  7. Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality )

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :

  1. Pembelian barang secara tunai
  2. Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat
  3. Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar
  4. Pemberian bunga atas modal dibatasi
  5. Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian
  6. Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
  7. Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik

3)      Prinsip menurut Raiffeisen

Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. Daerah kerja terbatas
  3. SHU untuk cadangan
  4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  6. Usaha hanya kepada anggota
  7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

  1. Petani dibiasakan untuk menabung
  2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit
  3. Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
  4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah
  5. keuntungan bersih menjadi milik bersama

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

4)      Prinsip menurut Schulze

Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

  1. Membeli saham untuk menjadi anggota
  2. Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal
  3. Membatasi pinjaman untuk jangka pendek
  4. Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
  5. Menggaji para pengurus
  6. Membagi keuntungan kepada para anggota

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

  1. Swadaya
  2. SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya
  3. Tanggung jawab anggota terbatas
  4. Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
  5. . Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5)      Prinsip – prinsip koperasi Indonesia

Menurut Undang – undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang menyangkut perkoperasian, yaitu :

  1. Undang – undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi
  2. Undang – undang No. 14 Tahun 1965
  3. Undang – undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian
  4. Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut

  1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
  2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
  3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota
  4. Adanya pembatasan bunga atas modal
  5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
  6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  7. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri 

    Summary :

    Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat. Didirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relative lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, memberikan keuntungan bagi anggotanya.

    Prinsip yang digunakan:.

    • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
    • Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
    • Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    • Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
    • Kemandirian.

    Bahwa pentingnya koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia maupun kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) kepada para anggotanya.

    – Untuk Produsen , ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
    –  Untuk konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah
    –  Untuk usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama

Dan entingnya koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia maupun kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) kepada para anggotanya.

Sumber :

http://www.satujam.com/prinsip-ekonomi/

Pengertian Prinsip Ekonomi, Ciri, Jenis dan Contoh

BAB 1 (KONSEP KOPERASI)

KONSEP KOPERASI

Konsep koperasi terbagi menjadi 3, yaitu :

1)      Konsep Koperasi Barat, Merupakan suatu organisasi ekonomi yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

2)      Konsep Koperasi Sosialis, adalah koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah lalu, dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

3)      Konsep Koperasi Negara Berkembang, adalah koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembionaan dan pengembangannya.

  1. LATAR BELAKANG ALIRAN KOPERASI

1)      Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

  • Ideologi Sistem Perekonomian Aliran Koperasi
  • Liberalisme/Kapitalisme Sistem Ekonomi Bebas Liberal Yardstick
  • Komunisme/Sosialisme Sistem Ekonomi Sosialis Sosialis

Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme Sistem Ekonomi Campuran Persemakmuran (commonwealth)

2)      Aliran Koperasi :

  1. a) Aliran Yardstick

Aliran Yardstick yang sering dijumpai pada negara pengusung ideologi kapitalis. Keberadaan koperasi dalam aliran ini sebenarnya tidaklah berperan penting untuk masyarakat. Kemudian pemerintah bersifat netral. Jadi tidak ada pembedaan antara koperasi dan swasta. Perkembangan koperasi bisa maju itu hanya ada di tangan anggota koperasi itu sendiri. Beberapa negara yang menganut aliran Yardstick misalnya Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman dan Belanda.

  1. b) Aliran Sosialis

Aliran sosialis dimana ada peran pemerintah dalam pengembangannya. Pada awalnya aliran koperasi sosialis ini memang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perkembangannya koperasi hanya dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Sehingga satu hal yang menjadi ciri dari aliran ini adalah otonomi koperasi menjadi hilang.

  1. c) Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Aliran persemakmuran (commonwealth). Pada aliran ini koperasi sebagai alat yang efektif dan efesien dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya koperasi dianggap sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam perekonomian masyarakat. Satu hal yang menjadi cirinya adalah hubungan dengan pemerintah bersifat kemitraan. Jadi, bisa dikatakan dalam aliran ini, pemerintah masih ikut andil dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang ada.

  1. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

1)      Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.

Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat memengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women’s Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi merupakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai kursus dan pemberantasan buta huruf. Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Untuk mampu menghadapi serangan industri Inggris, Prancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dengan mesin-mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggotanya. Cita-cita Fourier tidak berhasil dilaksanakan karena pengaruh liberalisme yang sangat besar pada waktu itu.

Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional. Untuk mengatasinya, perlu didirikan social work-shop (etelier socialux). Dalam perkumpulan ini, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. Dengan demikian, perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen. Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.

Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888), dan Herman Schulze (1803-1883) di Denmark dan sebagainya.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

2)      Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan memberikan bantuan berupa bantuan modal dan mendirikan toko koperasi. Lalu, pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat operasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”. Tujuannya untuk membantu para anggotanya supaya tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai. Fungsi koperasi menjadi rusak dan banyak yang membubarkan diri.

Setelah Indonesia merdeka semangat mendirikan koperasi bangkit kembali. Pemerintah mendukung penuh atas pendirian koperasi, khususnya melalui UUD 1945, pasal 33 ayat 1, pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, yang diantaranya :

  • Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI ),
  • Menetapkan gotong royong  sebagai  asas  koperasi, dan
  • Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.

Tetapi, akibat  tekanan  dari  berbagai  pihak  misalnya  Agresi Belanda, keputusan  Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil keputusan sebagai berikut :

  • Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti  SOKRI,
  • Menetapkan pendidikan  koperasi  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran di sekolah,
  • Mengangkat Moh. Hatta sebagai  Bapak Koperasi Indonesia, dan
  • Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Pada tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi san Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi. . Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.

Summary :

Konsep koperasi adalah suatu bentuk dan susunan dari koperasi itu sendiri. Koperasi dibedakan menjadi 3 yaitu: Konsep Koperasi Barat, Konsep Koperasi Sosialis dan Konsep Koperasi Negara Berkembang. Ini Dilatarbelakangi oleh Pada dasarnya perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari Negara-negara barat dan Negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di Negara merupakan perpaduan dari dua konsep terebut.

  • Perbedaan metode aliran koperasi:
    – Aliran Yardstick, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
    – Aliran Sosialis, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
    – Aliran Persemakmuran, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah.
  • Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari
  • Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Tujuannya untuk membantu para anggotanya supaya tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai.

References : https://santirahma.wordpress.com/2015/10/16/konsep-koperasi-latar-belakang-aliran-koperasi-dan-sejarah-perkembangan-koperasi-2/

http://kopindo.co.id/2010/12/15/sejarah-lahirnya-koperasi/

https://wennyekaputri.wordpress.com/2013/10/13/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia-di-indonesia-2/

MAKALAH INTERNATIONAL TRADE.

MAKER ( RIA DAMI ULFA ) (25215873)

Group  9:

-Kevin Henanta

-Melvin JR

-Ria Dami Ulfa

International Trade

International Trade Theory

International trade is a trade that is made by a resident of a country with the population of another country on the basis of mutual agreement . Residents concerned can be antarperorangan( individual to individual ) , between the individual and the government of a country or a state government with other governments . In many countries , international trade became one of the main factors to boost GDP . Although international trade has been going on for thousands of years (see Silk Road , Amber Road ) , its impact on the interests of economic, social , political and only felt a few centuries later . International trade also helped propel industrialization , transportation advances , globalization , and the presence of multinational companies

 

  1. Youth Views Mercantilism

Mercantilism is a Group That reflects the ideals and ideology of capitalism Commercial, as well as the views of political prosperity ON A gatra It is aimed to strengthen the review POSITION And Prosperity gatra exceed individual prosperity. International Trade Theory Of The Developing Mercantilism PESAT Around 16th Century based Thought of developing National Economy and Economic Development, WITH seek Period Should exports exceed imports Period.

In the foreign trade sector, mercantilist policies centered IN prayers main idea, ie:

Precious Metals fertilization, the goal is the establishment of a national gatra The POWERFUL And Prosperity fertilization nasonal to review sustain and develop the strength gatra

EVERY trade politics aimed to review support exports in excess of imports differences (Trade Balance Enabled). To review acquire The Trade Balance Active, then boosted exports and imports Must Must be limited. It is because the singer Main purpose of foreign trade is obtaining additional precious metal.

Article Search Google said international trade OR hearts of foreign trade, political weight point mercantilism aimed to review the differences enlarge exports in imports, as well as excess exports can be paid BY Precious Metals. Other mercantilist policy is the policy of hearts attempt to review the monopoly Trade And The Other Subscription, hearts efforts to obtain a review areas are colonized in order to market the industry findings. Mercantilism Theory pioneers BETWEEN lay Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin, Von HornichAnd Jean Baptiste Colbert.

Theory of Absolute Advantage (Absolute Advantage) by Adam Smith

In absolute advantage, Adam Smith put forward ideas as follows.

  1. Their Division of Labour (International Labour Division) in Produce Similar Goods With the division of labor, a country can produce goods at a lower cost compared to other countries, resulting in holding the country’s trade gained absolute advantage.
  2. International Specialization and Production Efficiency With specialization, a country will specialize in the production of goods that have an advantage. A State will import goods when produced (in the country) is not efficient or less profitable, so the absolute advantage is obtained when a State held specializes in producing goods. Absolute gain is defined as profit expressed as the number of hours / days of work needed to make the goods produced. A country will export a certain item because it can produce goods at a cost that is absolutely cheaper than other countries. In other words, the country has an absolute advantage in the production of goods. Thus, the absolute benefit occurs when a country is superior to one produced products, the production costs are cheaper when compared to the cost of production in other countries

Based on the above table it can be seen, that Indonesia is superior for producing spices and Japan is superior to electronic production, so that the Indonesian state should specialize for spice products and the country of Japan specialized for electronic products. Tus, if the two countries entered into trade or export and import, then both will benefit. The amount of profit can be calculated as follows.

  1. For countries Indonesia, Basis Swap Home Affairs (DTD) 1 kg of spices will get 1 unit of electronics, while Japan 1 kg of spices will earn 4 electronic units. Tus, if Indonesia redeem its spices with the Japanese electronics will make a profit of 3 electronics unit, the which is Obtained from (4 electronics – 1 electronic).
  2. For Japan Basis Swap In Their land (DTD) one electronic unit will get 0:25 spices, while in Indonesia, one electronic unit will get 1 kg of spices. Tus, if the country of Japan hold or redeem electronic trade with Indonesia will make a profit of 0.75 kg of spices, the which is Obtained from (1 kg spices – electronic 0.25).

   Theory of Comparative Advantage (Comparative Advantage) by David Ricardo David Ricardo said that absolute advantage that is expressed by Adam Smith has drawbacks, including the following. a. What if a country is more productive in producing two types of goods compared with other countries? As an initial overview, on the one hand a country has a production factor of labor and nature are more favorable compared with other countries, so that the country is superior and more productive in producing goods than any other country. Conversely, on the other hand other countries lagging behind in producing goods. From the above description can disimpilkan, that if the condition of a country more productive on two types of goods, then the country can not have relations of exchange or trade. b. Whether the country can also conduct international trade? On the concept of comparative advantage (the cost difference can be compared) used as a basis in international trade is the amount of labor used to produce a good. Thus, the motive trade is not just the absolute more productive (more profitable) to produce the kind of goods, but according to David Ricardo even if a country was lagging behind in every appearance, he will still be able to participate in international trade, provided that State to produce goods at lower cost cost (labor) than others. Thus, the comparative advantage occurs when a country is superior to both kinds of products, labor costs are cheaper if it be compared to the cost of labor in other countries.

Based on the above table it can be seen that Japan excels against both types of products, both electronic and spices, but the highest excellence in electronics production. In contrast, the Indonesian state is weak against both types of products, both electronic and spices, but the smallest weakness in the production of spices. So, should Japan specializing in electronic products and state of Indonesia specialize in spice products. Had the two countries held a trade, then both will benefit. The amount of profit can be calculated as follows.

  1. In Japan’s first electronic unit = 0,625 kg of spices, while in Indonesia, one electronic unit = 1 kg rempahrempah. If the country of Japan to exchange electronically with spices in Indonesia, it will get a profit of 0.375, which is obtained from (1 rempahrempah – 0,625 spices).
  2. In Indonesia 1 kg of spices = 1 electronic unit, being in Japan 1 kg of spices = 1.6 electronic unit. If the country of Indonesia redeem its spices with electronics, then Japan will get a profit of 0.6, which is obtained from (1.6 Electronics – 1 electronic). The theory put forward by The Classics in international trade theory, based on the following assumptions. a. Trade in goods and trade two two countries. b. No change in technology.
  3. The theory of value on the basis of labor.
  4. The cost of production is assumed constant.
  5. Transportation costs are ignored (= zero).
  6. Freedom of movement of factors of production in the country, but can not move through the state border.
  7. Perfect competition in the goods market and the market of production factors.
  8. Income distribution has not changed.
  9. Trades executed on the basis of barter

Demand Theory of Reciprocal ( Reciprocal Demand) by John Stuart Mill

The theory put forward by J.S. Mill actually went on Comparative Advantage Theory of David Ricardo , which is looking for a point of equilibrium exchange between the two items by the two countries with the exchange ratio or by specifying a Base Rate of the Interior ( DTD ) . Intent Theory of Reciprocity is a balance between demand and supply, as both demand and supply determine the amount of goods exported and imported goods . Thus, according to J.S. Mill during differences in the production ratio of consumption between the two countries , the benefits of trade can always be carried out in both countries. And a country will benefit if the number of working hours needed to make all goods exports was smaller than the number of hours of work required if all the imported goods produced .

  1. Richardian

Focusing on comparative advantage and is perhaps the most important concept in the theory of international trafficking . In a Ricardian models , countries specialize in producing what they are best production . Unlike other models , this model predicts the framework in which countries will be specialists fully than producing a variety of commodities . Also , the Ricardian models do not directly enter the supporting factors , such as the relative amounts of labor and capital in the country . 6.      Heckscher-Ohlin
created as an alternative to the Ricardian model of comparative advantages and basic . Leaving aside the complexity is much more complicated the model did not prove more accurate prediction .However , from a theoretical point of view of the model does not provide an elegant solution using neoclassical price mechanism into international trade theory . The theory argues that the pattern of international trade is determined by differences in the contributing factors . It predicts that countries will export goods that make intensive use of factors of fulfilling the needs and will import goods that will use locally scarce factor intensively . Empirical problems with the model H- o , known as PradoksLeotief , which opened in empirical tests by Wassily Leontief who found that the United States are more likely to export labor intensive than capital intensive goods , and so on. http://www.ssbelajar.net/2012/03/teori-perdagangan-internasional.htmlhttps://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional

NEWS 

MAKALAH THE LEVEL OF COMPETITIVENESS

MAKER (MELVIN JR)  (27215779)

GROUP 9 {Kevin Henanta, Ria Dami Ulfa, Melvin JR}

The Level of Competitiveness

Indonesia’s competitiveness ranking improved significantly in the global arena. In 2010, Indonesia’s competitiveness ranks 44th out of 144 countries a year earlier in 2009 in the ranking of 54. Of course, this is an achievement that was encouraging for the nation of Indonesia. However, Indonesia still must not fail in the face of global market increasingly competitive.
As the people of Indonesia, surely proud and happy with the success of the Government of Indonesia in improving its competitiveness in the global arena. In The Global Competitiveness Report 2010-2011 that was launched by the World Economic Forum (WEF) as the kick off for the implementation of WEF Summer Davos in Tianjin, China in September 2010 revealed that Indonesia’s competitiveness is ranked 44 of 144 countries from 54 in the previous ranking 2009. the increase Indonesia’s competitiveness in the global arena, it must be recognized is the role of the Ministry of Commerce (Trade) RI led by Mari ElkaPangestu, the daughter of a famous economist J. Panglaykim. Trade Minister Mari ElkaPangestu which is the economic Doctoral dropout University of California USA This is quite unreliable, especially in boosting the performance of national and international trade.

She said that there are several factors that make Indonesia an increase ratings. The increase is mainly due to rank Indonesia’s macroeconomic conditions are healthy and improvements in education indicators. The level of education in Indonesia is getting better as measured by the Global Competitiveness Index 2009-2010. “Indonesia’s macroeconomic condition is getting better. business climate in Indonesia has shown improvement, ranging from macroeconomic stability, political, and economic growth is already showing positive results, “said Trade Minister Mari ElkaPangestu.
We will expand markets and strengthen trade representatives abroad and increase Indonesia imaging products at home and abroad. For example sprain program Products I Love Indonesia (ACI). The success of the increase Indonesia’s competitiveness was mainly boosted by the significant increase in the ranking of some pillars of the 12 pillars of competitiveness, namely Institutions, Infrastructure, Macroeconomic Environment, Health and Primary Education, Higher Education and Training, Goods Market Efficiency, Labour Market Efficiency, Financial Market Development , Technological Readiness, Market Size, Business Sophistication, and Innovation. WEF as a forum for the reference of businessmen abroad see the performance of the Government of Indonesia has improved in some areas, such as protection of intellectual property rights up the rankings from 67 to 58, the level of national savings of 40 to 16, and the policy effectiveness of anti-monopoly from 35 to 30, Indonesia was deemed better in terms of expansion and the impact of taxation, which is up from rank 22 to 17. Then the business sophistication pillar also increased, namely local supplier quantity of 50 to 43, the value chain breadth of 35 to 26, control of international distribution from 39 to 33, and the production process sophistication from 60 to 52.

In the WEF assessment, ranking the condition of infrastructure in Indonesia has decreased, although not significantly. The previous year ranked Indonesia’s infrastructure is in poisisi 53, but this year being ranked ranked 55. With the decline in Indonesia’s infrastructure, the government through the ranks of relevant ministries, including the Ministry of Trade is committed to continue to work on improving the nation’s competitiveness through technological content and improvement of infrastructure. To that end, the government will continue to invite investors to participate in Public Private Partnership (PPP / PPP) and constructing facilities and infrastructure technology. “The investment climate in Indonesia is very conducive, the exchange rate is stable, and is supported by easy access to capital,” said Minister of Trade. In addition, in fiscal policy, the government also continues to provide incentives in order to encourage investors to invest in Indonesia. The government has actively provide incentives in the form of tax paid by the government, and the “ tax allowance` holiday` tax. And continue to organize the intensification and extension efforts to produce a good education. “With this policy, the government is expected to be able to fix the infrastructure, including roads, seaports and airports to become more competitive ,. With the improvement in infrastructure, the competitiveness of Indonesia will be better “said Minister of Trade. The minister also justified the statement by Coordinating Minister HattaRajasa. Minister for Economic Affairs said that Indonesia’s competitiveness on a global level can be further enhanced if infrastructure facilities can be quickly addressed. “Ranked 44’s, could still be better if our infrastructure is quickly addressed and it takes hard work,” said Coordinating Minister for the Economy, HattaRajasa. In addition to concentrating on the improvement of infrastructure, the Ministry of Trade also continues to encourage domestic products to compete in the local and export markets. “We will expand markets and strengthen trade representatives abroad and increase Indonesia imaging products at home and abroad. For example sprain program Products I Love Indonesia (ACI), “said Trade Minister Mari ElkaPangestu. Because She also hoped the businesses to utilize existing facilities in trade cooperation agreed upon Indonesia with trading partners. Today, Indonesia’s competitiveness at a global level improved and should be improved. The Ministry of Trade will continue this institutional reform, including accelerating infrastructure development. Thus the competitiveness of the Indonesian economy improves, will be able to increase the overall level of prosperity, “said Minister of Trade Mari ElkaPangestu.

Increasing the competitiveness of Indonesia at the world level is very encouraging. However, a positive assessment of the competitiveness of Indonesia World Economic Forum (WEF) are not to make the Indonesian government to be careless. Perhaps, Indonesia’s competitiveness ranking ditataran world today ahead of a number of countries, such as Portugal, which is ranked 46th, Italy 48th, India (51), South Africa (54), Brazil (58), Turkey (61), Russia (63), Mexico (66th), Egypt (81), Greece (83), and Argentina (87). Similarly, at the level of ASEAN, Indonesia’s competitiveness ranking is better than Vietnam (59), the Philippines (85), and Cambodia (109). However, so important notes that Indonesia’s competitiveness is still below Singapore, which is ranked third, Malaysia ranked 26th, ranking 28th Brunei, and Thailand ranked 38th “We still may not be negligent even though we increased competitiveness. The increase in the competitiveness index is just as one
Parameter numbers that could change. We must be more active and work hard, so the results are also better again, “trade minister. With the increase in the competitiveness of this should be a challenge for the Indonesian nation in general, and the Ministry of Trade in particular, in the continuing reform of the bureaucracy to support a conducive investment climate, eliminating factors that cause high economic costs, and encourage investors to invest in the country.

REFERENCES :

http://finansial.bisnis.com/read/20140917/9/257993/indeks-daya-saing-global-indonesia-naik-empat-tingkat-ke-posisi-34

https://books.google.co.id/books?id=afwzgZweSFUC&pg=PA278&lpg=PA278&dq=tingkat+daya+saing&source=bl&ots=JdT_0A8-8Y&sig=uUJPlw2j-epxaft7N-dsnVf-gqs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tingkat%20daya%20saing&f=false

NEWS 

MAKALAH INDONESIA EXPORT GROWTH

Maker ( Kevin Henanta ) (23215698)

Group 9 {Kevin Henanta, Ria Dami Ulfa, Melvin JR}

CHAPTER 1 

Each country is never apart from export and import activities. Import-export activities based on the condition that every country has the characteristics of each resource and certainly these characteristics differ from country to country. To complement and fill the gap tersebutlah characteristics, import-export activities performed. It is also important to note, indirectly, export and import activities have contributed significant role in spurring economic growth in each country. Based on data taken from the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, exports and imports are also included in the economic indicators of Indonesia. Indonesia is a country rich in resources. However, if it is able to rule out the possibility of Indonesia’s import value is more dominating than the value of its exports?

Export

According KBBI, understanding is the delivery of merchandise exports abroad. The merchandise in question can be physical goods or services. Export is one of the important benchmark to determine how much economic growth in a country. Of these export activities, it can be assured of business activity in the real sector more awake. Production of goods not only rotates in the country only but also rotates in international trade. That is why, in the long term export activities can be a hero in foreign exchange for the country’s economic growth.

However, according to the data obtained, the development of Indonesian exports starting in 2011-2015 did not increase the contrary. Based on the chart below, in the period 2011-2015, the export value of Indonesia continues to decline each year of 203,496.60 million US $ to 150,252.50 million US $ in 2015 ago. It can be concluded, from the years 2011-2015, the decline in export value amounted to 26.16%.

Figure 1.

Development of Export Year 2011-2015 in Indonesia (million US $)

11.png (1366×768)

Source : Calculated based on data from the Ministry of Commerce in 2015.

Each country has always sought to develop export value of commodity exports superior. Export growth is very important in improving the state revenue that affect the development of the national economy. Since then, exports became the main focus in promoting economic growth in line with the change of emphasis on the industrialization strategy of import substitution to export promotion. According to BPS, komotidi Indonesian export commodities are in the non-oil and gas sector. Whereas, for the oil and gas sector alone, its development is still very much under the Non-Oil and Gas sector.

Figure 2.

Comparison of Oil and Gas Export Value of Non-Oil and Gas in Indonesia 2011-2015 (million US $)

2.png (1366×768)

Source : Calculated based on data from the Ministry of Commerce in 2015

INDONESIA EXPORT DATA 

Exports from Indonesia dropped by 9.75 percent from a year earlier to USD11.51 billion in May of 2016, following a 12.5 percent decline in April and market expectations of a 7.9 percent fall. It was the 20th straight month of fall, as sales of non-oil and gas products dropped by 7.12 percent to USD10.55 billion and those of oil and gas dropped by 31.22 percent to USD957.9 million. Compared to the previous month, exports were up by 0.31 percent. Oil exports rose 7.42 percent and sales of non-oil and gas products declined sby 0.29 percent. Sales were up to the EU countries (+1.17 percent to USD1.19 billion), Japan (+5.21 percent to USD1.00 billion), Australia (+62.03 percent to USD280.2 million) and South Korea (+1.30 percent to USD427.6 million). Exports in Indonesia averaged 3940.93 USD Million from 1960 until 2016, reaching an all time high of 18647.83 USD Million in August of 2011 and a record low of 30 USD Million in January of 1961. Exports in Indonesia is reported by the Statistics Indonesia.

 

Actual Prvous Highest Lowest Dates Unit Frqncy
1151000 1145000 1864783 30.00 1960 – 2016 USD Million Monthl

Exports have been an engine of economic growth in Indonesia. However, after reaching a peak in 2012, it have been in a steady decline due to lower commodity prices and dwindling global demand. Major exports are: oil and gas (12.4 percent of the total exports, of those gas 6.9 percent, crude oil 4.3 percent and oil products 1.2 percent); animal and vegetable fats and oils (14 percent); and electrical equipment and machinery (10.45 percent). Other exports include: footwear, part of such articles (3.4 percent); garments not knitted (3 percent) and ores, slag and ash (2.5 percent). Major export partners are: the United States (11.6 percent), China (10 percent of the total exports), Japan (9.9 percent), India (8.8 percent) and Singapore (7 percent). This page provides the latest reported value for – Indonesia Exports – plus previous releases, historical high and low, short-term forecast and long-term prediction, economic calendar, survey consensus and news. Indonesia Exports – actual data, historical chart and calendar of releases – was last updated on June of 2016.

Calendar GMT Reference Actual Previous Consensus Forecast (i)
2016-04-15 02:00 AM Mar -13.5% -7.18% -14.04% -8.3%
2016-05-16 04:00 AM Apr -12.65% -13.5% -11% -13.0%
2016-06-15 04:00 AM May -9.75% -12.65% -7.9% -7.8%
2016-07-15 04:00 AM Jun -9.75%
2016-08-18 04:00 AM Jul
2016-09-15 04:00 AM Aug
Indonesia Trade Last Previous Highest Lowest Unit
Balance of Trade 375.60 662.30 4641.92 -2329.13 USD Million [+]
Exports 11510.00 11450.00 18647.83 30.00 USD Million [+]
Imports 11140.00 10780.00 17416.99 21.00 USD Million [+]
Current Account -4670.00 -5114.70 3795.00 -10125.60 USD Million [+]
Current Account to GDP -2.06 -3.20 4.80 -6.80 percent [+]
External Debt 310670.25 292578.54 310670.25 132629.00 USD Million [+]
Terms of Trade 100.24 98.20 135.30 89.01 Index Points [+]
Foreign Direct Investment 96100.00 82100.00 92200.00 35400.00 IDR Billion [+]
Remittances 2301.00 2329.00 2384.00 1202.00 USD Million [+]
Tourist Arrivals 858240.00 806118.00 915334.00 548821.00 [+]
Gold Reserves 78.07 78.07 96.45 73.09 Tonnes [+]
Crude Oil Production 801.00 800.00 1720.00 772.00 BBL/D/1K [+]
Terrorism Index 4.76 4.78 6.55 3.92 [+]
Weapons Sales 4.00 8.00 49.00 1.00 USD Million [+]
External Trade
Exports to Country
Imports from Country
Exports of Commodity
Imports of Commodity
All Trade
Last Reference Previous Highest
Imports from Malta 1330477.00  USD Million Dec/14 1330477.00 1330477.00 [+]
Imports from South Korea 149954.00  USD Million Dec/14 149954.00 149954.00 [+]
Imports from Mexico 84871.00  USD Million Dec/14 84871.00 84871.00 [+]
Imports from China 30624.30  USD Million Dec/14 29849.50 30624.30 [+]
Exports to China 17605.90  USD Million Dec/14 22601.50 22941.00 [+]
Exports to European Union 16918.90  USD Million Dec/14 16763.70 20508.90 [+]
Exports 11510.00  USD Million May/16 11450.00 18647.83 [+]
Imports 11140.00  USD Million May/16 10780.00 17416.99 [+]
Exports to South Korea 10621.20  USD Million Dec/14 11422.50 16388.80 [+]
Imports from Thail& 9781.00  USD Million Dec/14 10703.10 11438.50 [+]
Exports to Taiwan 6425.10  USD Million Dec/14 5862.40 6584.90 [+]
Imports from Taiwan 3758.20  USD Million Dec/14 4480.30 4692.80 [+]
Imports from Rest of Asia 3623.20  USD Million Oct/15 3718.40 8747.40 [+]
Exports to Lithuania 2991.00  USD Million Dec/14 2991.00 2991.00 [+]
Exports to Rest of Asia 2864.80  USD Million Oct/15 2974.30 4818.40 [+]
Exports to ASEAN 2781.90  USD Million Oct/15 2869.80 4002.00 [+]
Imports from China (non Oil & Gas) 2759.80  USD Million Dec/15 2601.80 2932.70 [+]
Imports from Hong Kong 1848.40  USD Million Dec/14 2092.40 2465.20 [+]
Imports from Singapore 1494.14  USD Million Nov/15 1356.67 2454.27 [+]
Exports to Japan 1404.19  USD Million Nov/15 1379.37 2004.96 [+]
Exports to China (non Oil & Gas) 1227.10  USD Million Dec/15 1025.50 1444.70 [+]
Exports to United States 1224.98  USD Million Nov/15 1283.77 1536.31 [+]
Exports to Japan (non Oil & Gas) 1183.40  USD Million Dec/15 991.60 1352.10 [+]
Imports from ASEAN 1121.50  USD Million Oct/15 1206.80 5409.10 [+]
Imports from Japan (non Oil & Gas) 987.10  USD Million Dec/15 942.20 1331405.70 [+]
Imports from Japan 945.71  USD Million Nov/15 1101.36 1659.25 [+]
Exports to Singapore 928.34  USD Million Nov/15 1045.94 1477.38 [+]
Imports from New Zealand 836.00  USD Million Dec/14 806.00 836.00 [+]
Imports from European Union 817.50  USD Million Oct/15 985.20 1164.90 [+]
Imports from Slovakia 806.00  USD Million Dec/14 806.00 806.00 [+]
Imports from Thailand (non Oil & Gas) 698.30  USD Million Dec/15 599.70 939.60 [+]
Imports from United States 649.12  USD Million Nov/15 626.88 857.60 [+]
Exports to Singapore (non Oil & Gas) 640.20  USD Million Dec/15 618.10 944.10 [+]
Imports from Malaysia 636.28  USD Million Nov/15 595.57 1037.79 [+]
Imports from Thailand 604.35  USD Million Nov/15 627.66 946.69 [+]
Exports to Myanmar 566.90  USD Million Dec/14 556.40 566.90 [+]
Exports to Malaysia 519.37  USD Million Nov/15 594.49 927.88 [+]
Imports from South Korea (non Oil & Gas) 512.70  USD Million Dec/15 480.40 749.40 [+]
Exports to New Zealand 486.80  USD Million Dec/14 469.50 542.30 [+]
Exports to Malaysia (non Oil & Gas) 478.50  USD Million Dec/15 466.90 632.00 [+]
Exports of Oil & Gas 464.20  USD Million Oct/15 535.30 918.30 [+]
Imports from Malaysia (non Oil & Gas) 452.40  USD Million Dec/15 386.90 562.70 [+]
Exports to South Korea (non Oil & Gas) 436.70  USD Million Dec/15 363.60 585.50 [+]
Exports to Thailand 431.25  USD Million Nov/15 448.83 579.44 [+]
Exports to Poland 396.00  USD Million Dec/14 365.00 396.00 [+]
Exports to Africa 386.30  USD Million Oct/15 363.50 666.00 [+]
Imports from Australia 383.94  USD Million Nov/15 452.69 540.68 [+]
Imports from Australia (non Oil & Gas) 343.20  USD Million Dec/15 340.90 540.70 [+]
Imports from Vietnam 331.88  USD Million Nov/15 200.34 379.36 [+]
Imports from Rest of America 319.70  USD Million Oct/15 333.40 711.40 [+]
Exports to Philippines 307.62  USD Million Nov/15 305.04 405.55 [+]
Imports from Rest of Europe 300.80  USD Million Oct/15 294.20 531.40 [+]
Imports from Germany 300.07  USD Million Nov/15 277.60 390.79 [+]
Exports to Rest of America 297.20  USD Million Oct/15 257.40 432.90 [+]
Exports to Australia 288.87  USD Million Nov/15 269.00 611.51 [+]
Imports from Germany (non Oil & Gas) 268.60  USD Million Dec/15 299.50 389.90 [+]
Exports to Vietnam 264.10  USD Million Nov/15 288.01 288.01 [+]
Exports to Netherlands 261.21  USD Million Nov/15 262.73 370.16 [+]
Imports from Taiwan (non Oil & Gas) 258.90  USD Million Dec/15 241.10 356.60 [+]
Imports from Chile 241.50  USD Million Dec/14 241.20 372.30 [+]
Exports to Germany (non Oil & Gas) 227.30  USD Million Dec/15 205.10 279.90 [+]
Imports from Africa 226.10  USD Million Oct/15 300.30 495.90 [+]
Exports to Taiwan (non Oil & Gas) 217.40  USD Million Dec/15 213.60 438.00 [+]
Exports to Germany 205.50  USD Million Nov/15 220.99 280.08 [+]
Exports to Australia (non Oil & Gas) 180.10  USD Million Dec/15 210.90 444.90 [+]
Exports to Chile 177.90  USD Million Dec/14 170.80 214.00 [+]
Imports from Czech 175.60  USD Million Dec/14 171.60 175.60 [+]
Exports to Hong Kong 146.42  USD Million Nov/15 161.04 305.07 [+]
Imports from France 145.25  USD Million Nov/15 85.57 147.06 [+]
Imports from Poland 143.80  USD Million Dec/14 150.70 150.70 [+]
Imports from Myanmar 122.10  USD Million Dec/14 73.20 122.10 [+]
Exports to Italy 116.59  USD Million Nov/15 143.72 241.60 [+]
Exports to United Kingdom 106.80  USD Million Nov/15 128.42 161.10 [+]
Exports to Spain 103.82  USD Million Nov/15 137.79 252.37 [+]
Imports from Italy 101.98  USD Million Nov/15 85.82 181.28 [+]
Exports to Rest of Europe 93.80  USD Million Oct/15 203.10 281.70 [+]
Exports to Belgium & Luxembourg 93.58  USD Million Nov/15 93.05 112.93 [+]
Imports from Canada 90.29  USD Million Nov/15 114.30 217.43 [+]
Exports to Hungary 87.00  USD Million Dec/14 91.00 98.00 [+]
Exports to Czech Republic 85.00  USD Million Dec/14 62.00 122.00 [+]
Exports to France 83.86  USD Million Nov/15 85.53 100.70 [+]
Exports to Rest of Oceania 83.80  USD Million Oct/15 78.80 120.40 [+]
Exports to Slovenia 83.00  USD Million Dec/14 74.00 107.00 [+]
Imports from United Kingdom 78.47  USD Million Nov/15 60.88 95.31 [+]
Imports from Hungary 62.40  USD Million Dec/14 110.30 341.00 [+]
Exports to Estonia 61.00  USD Million Dec/14 46.00 61.00 [+]
Imports from Spain 59.52  USD Million Nov/15 24.50 59.52 [+]
Imports from Philippines 58.07  USD Million Nov/15 52.34 73.00 [+]
Imports from Netherlands 52.46  USD Million Nov/15 53.38 115.39 [+]
Imports from Laos 51.30  USD Million Dec/14 7.50 51.30 [+]
Exports to Canada 48.79  USD Million Nov/15 55.13 69.19 [+]
Exports to Latvia 48.00  USD Million Dec/14 48.00 48.00 [+]
Imports from Papua New Guinea 47.60  USD Million Dec/14 78.10 184.10 [+]
Imports from Rest of Oceania 44.80  USD Million Oct/15 41.50 107.70 [+]
Imports from Belgium & Luxembourg 40.09  USD Million Nov/15 42.09 57.23 [+]
Imports from Sweden 39.42  USD Million Nov/15 51.41 113.04 [+]
Imports from Finland 36.31  USD Million Nov/15 42.42 150.79 [+]
Exports to Cambodia 34.11  USD Million Nov/15 36.66 43.60 [+]
Exports to Denmark 21.72  USD Million Nov/15 13.65 27.09 [+]
Imports from Austria 21.48  USD Million Nov/15 24.77 34.58 [+]
Exports to Greece 14.87  USD Million Nov/15 12.20 17.94 [+]
Imports from Slovenia 12.30  USD Million Dec/14 16.60 26.00 [+]
Exports to Sweden 12.11  USD Million Nov/15 11.19 38.31 [+]
Exports to Cyprus 10.00  USD Million Dec/14 10.00 26.00 [+]
Imports from Ireland 9.66  USD Million Nov/15 9.16 10.05 [+]
Exports to Portugal 9.55  USD Million Nov/15 13.32 17.06 [+]
Imports from Denmark 9.04  USD Million Nov/15 9.38 30.13 [+]
Imports from Lithuania 8.70  USD Million Dec/14 6.30 27.00 [+]
Exports to Mexico 5.80  USD Million Dec/14 5.80 5.80 [+]
Exports to Finland 5.73  USD Million Nov/15 5.80 11.11 [+]
Imports from Portugal 5.14  USD Million Nov/15 1.68 19.38 [+]
Exports to Malta 5.00  USD Million Dec/14 5.00 31.00 [+]
Exports to Brunei 4.94  USD Million Nov/15 14.13 14.13 [+]
Imports from Greece 4.86  USD Million Nov/15 3.05 12.28 [+]
Exports to Laos 4.50  USD Million Dec/14 5.80 23.80 [+]
Exports to Ireland 4.45  USD Million Nov/15 3.55 15.95 [+]
Imports from Estonia 3.10  USD Million Dec/14 3.00 89.00 [+]
Imports from Brunei 2.71  USD Million Nov/15 36.86 166.65 [+]
Imports from Cyprus 2.60  USD Million Dec/14 4.30 11.00 [+]
Imports from Cambodia 1.84  USD Million Nov/15 2.33 2.62 [+]
Imports from Latvia 1.80  USD Million Dec/14 5.20 23.00 [+]
Exports to Austria 1.52  USD Million Nov/15 2.03 4.85 [+]
Imports from Luxembourg 1.00  USD Million Dec/14 1.00 1.00 [+]
Exports to Slovakia 0.84  USD Million Dec/14 0.84 0.84 [+]
Exports to Papua New Guinea 0.50  USD Million Dec/14 0.50 0.50 [+]

CHAPTER 2

GROWTH OF INDONESIA’S SHOE EXPORT TO PERSIST IN 2016.

While the domestic market remained sluggish, exports of Indonesia’s footwear and shoe products show a more positive development. The Indonesian Footwear Association (Aprisindo) estimates that the nation’s footwear exports rose 6.8 percent (y/y) to USD $4.7 billion in 2015. Based on the latest data from Indonesia’s Trade Ministry, Indonesian footwear/shoe exports reached USD $3.66 billion in the January-October 2015 period, up 10 percent from exports in the same period one year earlier. Eddy Widjanarko, Chairman of the Aprisindo, added that exports have risen both in terms of value and volume.

Indonesian footwear exports have performed well in 2015 thanks to the weakening rupiah rate. During 2015 the Indonesian rupiah depreciated about 10 percent against the greenback, implying that Indonesian exports become more attractive on the global market. Moreover, local shoe manufacturers also raised prices of their output as production costs have risen due to higher minimum wages and more costly imports of raw materials (mainly leather and rubber) due to the fragile rupiah.

Aprisindo Chairman Widjanarko expects Indonesia’s footwear exports to accelerate further in 2016. “A 10 percentage point growth (year-on-year) in shoe exports should be possible provided that the rupiah remains stable.”

Adis Dimension Footwear, a West Java-based export-oriented sporting goods company (part of Nike Inc), also stated that it expects good export growth performance of its shoe segment, particularly sports shoes. The company expects Indonesia’s shoe export to break the USD $5 billion (per year) level within the next five years. The company added that the recent economic stimulus packages that have been unveiled by the Indonesian government support competitiveness of Indonesian industries and this will also strengthen the footwear industry.

Economic Stimulus Packages of the Indonesian Government:

Package Unveiled Main Points
1st 9 September • Boost industrial competitiveness through deregulation
• Curtail red tape
• Enhance law enforcement & business certainty
2nd 30 September • Interest rate tax cuts for exporters
• Speed up investment licensing for investment in industrial estates
• Relaxation import taxes on capital goods in industrial estates & aviation
3rd 7 October • Cut energy tariffs for labor-intensive industries
4th 15 October • Fixed formula to determine increases in labor wages
• Soft micro loans for >30 small & medium, export-oriented, labor-intensive businesses
5th 22 October • Tax incentive for asset revaluation
• Scrap double taxation on real estate investment trusts
• Deregulation in Islamic banking
6th 5 November • Tax incentives for investment in special economic zones
7th 4 December
• Waive income tax for workers in the nation’s labor-intensive industries
• Free leasehold certificates for street vendors operating in 34 state-owned designated areas
8th 21 December • Scrap income tax for 21 categories of airplane spare parts
• Incentives for the development of oil refineries by the private sector
• One-map policy to harmonize the utilization of land

Adis Dimension Footwear currently has a production capacity of 20 million pairs of shoes per year. However, as exports are projected to grow, the company plans to construct a new shoe plant in West Java. The new plant will require an investment of about USD $55 million, financed through the company’s internal cash reserves and bank loans. The new plant is expected to have an annual production capacity of 12 million pairs of shoes.

Overview Indonesia’s Footwear Industry

Indonesia is among the world top six of largest footwear exporters and therefore this sector is an important asset to Indonesia’s manufacturing industry (generating foreign exchange earnings and providing employment to many people). Big global players, such as Nike Inc and several companies from China and South Korea, have production facilities in Indonesia as the country’s labour costs are low. However, these minimum wages have been growing rapidly in recent years, weakening appeal of investment in the shoe industry.

Another problem is that Indonesia needs to import several raw materials (leather and rubber) for the production of shoes. Despite being a major rubber producer Indonesia still needs to import rubber materials for the manufacturing of shoes as the country lacks domestic processing facilities.

Indonesian Footwear/Shoe Exports 2010-2015:

 Year     Shoe Export
   YoY Growth
 2015¹       $4.7 billion          +7%
 2014       $4.4 billion         +13%
 2013       $3.9 billion         +11%
 2012       $3.5 billion          +6%
 2011       $3.3 billion         +32%
 2010       $2.5 billion            –

REFERENCES : 

http://www.tradingeconomics.com/indonesia/exports

http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import

https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-indonesia/exporting-to-indonesia

http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/growth-of-indonesia-s-shoe-export-to-persist-in-2016/

 

NEWS 

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Nama Kelompok : {KEVIN HENANTA (23215698), RIA DAMI ULFA (25215873), MELVIN JOHN REY (27215779)} (KELOMPOK 9)

PEMBUAT : RIA DAMI ULFA

Pembangunan Indonesia bagian timur

Hal yang sering terlupakan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional sejak tahun 1969 hingga sekarang adalah masih tingginya kesenjangan perkembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan kepulauan Nusa Tenggara, dibandingkan dengan perkembangan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Pembangunan Kawasan Timur Indonesia masih diwarnai beberapa permasalahan umum seperti :

  1. permasalahan pertanian tradisional dan subsistemnya
  2. masih adanya kasus busung lapar yang diderita warga
  3. rendahnya kualitas kesehatan
  4. kemiskinan dan keterisolasian
  5. terbatasnya ketersediaan prasarana dasar
  6. terbatasnya pasokan air minum, listrik, dan energy
  7. masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas
  8. bencana alam
  9. masih rendahnya kualitas hidup masyarakat
  10. serta masih rawannya ancaman separatisme.

 

Terdapat 3 strategi pokok dalam upaya percepatan pembangunan KTI berdasarkan rancangan RPJM Nasional 2010-2014, yaitu:

  1. Pendekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan. Dalam hal ini, upaya membangun koordinasi dan komunikasi antar-propinsi di KTI akan menjadi sangat penting peranannya.
  2. Peningkatan daya saing dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
  3. Perubahan manajemen publik, yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat untuk membangkitkan daya saing wilayah, dengan memperhatikan birokrasi pemerintah yang responsif terhadap tantangan, potensi dan masalah daerah.

 

Terkait rencana pengembangan wilayah dalam sistem perencanaan pembangunan, UU Nomor 17/2004 tentang RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.  Tujuan utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya.  Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang.  Substansi dalam RPJMN 2010-2014 selain perencanaan berbasis isu/sektoral juga akan disusun perencanaan berdimensi kewilayahan atau pulau-pulau besar.

 

Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Rancangan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan bertujuan sebagai berikut:

 

  1. Menyebarluaskan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
  2. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sectoral
  3. daerah dan spasial di Kawasan Timur Indonesia sebagai penyempurnaan hasil penyusunan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan.

 

Lokakarya Sosialisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan  diharapkan menghasilkan keluaran berikut:

 

(1) Adanya kesepahaman dan kesepakatan tentang rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia

(2)  Adanya masukan dari hasil sosialisasi rumusan strategi pembangunan Kawasan Timur Indonesia

(3) Rekomendasi terkait strategi dan kebijakan pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan

(4)  Alternatif skenario Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

 

Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Bila lihat dari daerahnya yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat.

 

Sumber:

http://www.forumbebas.com/thread-139249.html

http://jammyjack.blogspot.co.id/2011/03/bab-5-pembangunan-ekonomi-daerah-dan.html

 

 

Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah


Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi dan teori daya tarik industry:

  1. Teori pembangunan ekonomi daerah
    a. Teori basis ekonomi
    Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
    b. Teori lokasi
    Teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
    c. Teori daya tarik industry
    Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.
  2. Model analisis pembangunan daerah
    Selain teori-teori di atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative ekonomi suatu daerah. Salah satu di antaranya adalah metode analisis shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar.
    Berikutadalahsebagianpenjelasandari model analisisdalampembagunaan daerah:
    a. Analisis SS
    Dengan pendekatan analisi sini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan membandingakanya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).
  3. Location Quotients (LQ)
    Yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara membandingkan peranany adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
    c. Angka Pengganda Pendapatan
    Metode ini umum digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut.
    d. Analisis Input-Output (I-O)
    Analisis I-O merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.

Sumber:

http://anisasaleh.blogspot.co.id/2011/06/perekonomian-indonesia-minggu-ke-7.html

http://www.batukar.info/news/sinkronisasi-perencanaan-pembangunan-kawasan-timur-indonesia-dalam-rancangan-rpjmn-2010-2014-be

 

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Nama Kelompok : {KEVIN HENANTA (23215698), RIA DAMI ULFA (25215873), MELVIN JOHN REY (27215779)} (KELOMPOK 9)

PEMBUAT : MELVIN JOHN REY

UNDANG – UNDANG OTONOMI DAERAH

“Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah antara UU No 22/1999 dan UU No.32/2004 itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelum reformasi yang senantiasa memberikan rumusan terhadap otonomi daerah yang berbeda-beda antara satu undang-undang dengan undang yang lainnya. Pengertian otonomi daerah dalam UU No 32 Tahun 2004  sepertinya mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun 1974. Dalam hubungan ini UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan; “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan adanya perbedaan rumusan mengenai otonomi daerah pada UU No 32 Tahun 2004 tersebut dan sepertinya nyaris mengadopsi kembali rumusan otonomi daerah dalam UU No 5 Tahun1975 lagi-lagi memperlihatkan betapa soal otonomi daerah selalu terserat arus politik dan kekuasaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya  gerakan menjauh dari makna pemberian otonomi kepada yang utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah , tetapi otonomi daerah lebih cenderung dibangun dibawah kepentingan politik dan kekuasaan. Belakangan UU No 32 Tahun 2004 bakal direvisi lagi, artinya otonomi daerah di Indonesia masih akan berada dalam situasi pasang surut.*

Kutipan Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

a) Pasal 20

 ayat (2) Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  Pemerintah  menggunakan  asas desentralisasi,   tugas   pembantuan,   dan   dekosentrasi   sesuai   dengan   peraturan perundang – undangan.

ayat (3) Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  daerah menggunakan asas otono mi dan tugas pembantuan

b) Pasal 22 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan   nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan, masy arakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosi al;

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesua i    dengan kewenangannya; dan

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

c) Pasal 23

ayat (1) Hak  dan  kewajiban  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  dan  Pasal  22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam ben tuk  pendapatan,  belanja,.  dan  pembiayaan  daerah  yang  dikelola  dalam   sistem pengelolaan keuangan daerah.

ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien,  efektif,  transparan,  akuntabel,  tertib,  adil,  patut,  dan  taat  p ada  peraturan perundang – undangan.

d) Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) hasil pajak daerah;

2) hasil retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) lain – lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain – lain pendapatan daerah yang sah.

e) Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

f) Pasal 161

(1) DAU sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal   159   huruf   b   dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam  negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

(2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek    pemerataan    dan    keadilan    yang    selar as    dengan penyelenggaraan    urusan pemerintahan  yang  formula  dan  penghitungan DAU – nya  ditetapkan  sesuai  Undang – Undang.

2. Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan : DAK  tidak  dapat  digunakan  untuk  mendanai  administrasi kegiatan,  penyiapan  kegiatan  fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Pertumbuhan Penerimaan Daerah & Peranan Pendapatan Asli Daerah

Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama merngapa perubahan APBD dilakukan.

Perubahan atas pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di antaranya:

· Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah). Jika sebuah angkat untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang “diperintahkan” oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah.

· Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat budget slack karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD.

· Jika dalam APBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas “keberhasilan” belanja modal dalam mengungkit (leveraging)PAD, khususnya yang terealiasai dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, PAD seharusnya merupakan sumber utama keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan kekurangan pendanaan ditunjang dari dana perimbangan. Namun dalam kenyataannya, dana perimbangan merupakan sumber dana utama pemerintah daerah.

Untuk mengetahui tujuan dari peranan pendapatan ini adalah :

· Untuk mengetahui peranan PAD sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD .

· Untuk mengetahui peranan DAU sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD.

· Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

· Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

· Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

· Peranan PAD dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 7,49 persen dengan adanya peningkatan kontribusi di tiap tahunya yaitu tertinggi pada tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 9,37 persen.

· Peranan DAU dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 66,38 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah  lebih banyak menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja daerah. Secara umum kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah  merupakan kebijakan dalam bentuk intensifikasi.

Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi daerah. Usaha pemerintah dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

ARTIKEL

How does regional economic development work?

 Countries, states, regions, and cities are interested in stimulating economic development in their jurisdictions. Various possible strategies are often mentioned:

· Encourage entrepreneurship

· Improve the talent base

· Enhance the attractiveness of the region to outsiders with creative talents

· Create a legal, fiscal, and regulatory environment that encourages new businesses

· Create larger pools of venture capital

· Attract out-of-region businesses through regional business-attraction centers

· Encourage research and development in local universities

· Facilitate the movement of inventions from the lab to the business plan

The primary question here is a causal one: what strategies actually work, and how would we use empirical research to evaluate alternative policy interventions by governmental and non-governmental organizations? How would we decide which policies to invest in?

In order to begin to answer this question, we need to get a little more specific about what we mean by “regional economic development.” I’ll just stipulate an answer to this:

There are several ideas that arise from these simple statements and questions. One concerns the limits that exist on the ability of state or local governments to actually influence the rate of growth of business activity, jobs, and wages at all. It is an open question whether a state or region that has done an optimal job of aligning its policies and investments will actually have a higher probability of growth in these outcomes than one that has no strategies, bad strategies, or poorly aligned strategies. This is because the decisions made by investors and entrepreneurs are influenced by many other factors besides the policy tools available to the municipal or state governments. And the success or failure of business choices is determined by events outside the policy arena. The best way of capturing this thought is to recognize that the causal influence of good policies may still be small relative to other non-policy factors.

Second, though, we might have strong theoretical reasons for thinking that one policy choice is likely to have larger effects on the desired outcome than another. If we can demonstrate a theoretical basis in economics or organizational theory, for example, for concluding that factors X, Y, and Z are favorable for producing the outcomes we want, even if they are not decisive, then it is logical that we should try to identify the most influential of these factors; design a coherent package of policies that enhance these factors (i.e. avoid combinations that are self-defeating), and make the effort possible to implement this package of policies. That is, there may be a basis in social science theory for judging that policy X should have a positive effect on the probability of desired outcome Y. The reasoning may be economic (businesses will have an incentive to locate in regions where they can have a high confidence of recruiting a qualified workforce) or perhaps logistical (businesses will choose locations where transport is convenient) or fiscal (firms will take careful account of the total cost of doing business in Michigan versus California or North Carolina). But if we can demonstrate on theoretical grounds that X should positively influence Y, then we have reason to implement X even if we don’t have direct empirical evidence of X’s effectiveness.

This is the role of theory in justifying the choice of a policy package: a set of antecedent theoretical reasons for believing that this set of policies will work to increase the outcomes we are interested in achieving. There is another more empirical basis for assessing alternative policies, based on comparison of cases: look at a number of cases in which X is present or not present, and measure the status of Y. From a social science point of view, this inquiry is feasible but difficult. If we select six cities for comparison and find that the cities with a high percentage of college grads have high growth while those with low college grad percentages have low growth — does that demonstrate that “talent causes economic growth”? Not exactly; the observed correlation could be spurious, accidental, collateral, or reversed. And likewise with the large-N version of the study. Suppose we find either that Y is positively correlated with X or that Y is not correlated with X, based on the values of X and Y over a large number of cases. Does the first finding demonstrate that “X causes Y”, and does the second case demonstrate that “X does not cause Y”? Neither conclusion is justified on the basis of just these facts. The non-correlation finding may be the result of a genuine causal influence masked by a number of disturbing influences; and the positive correlation may be the result of a common cause that is influencing both X and Y. So, as econometricians and epidemiologists know very well, the design of empirical studies that sort out the causal impact of various treatments is challenging.

In addition to these issues having to do with our ability to assess the causal weight of various policy treatments, we also have to consider the ratio of costs and benefits associated with various bundles of policies. Policy makers are forced to arrive at some estimate of the relative costs and benefits of the available policy options in order to make sensible choices among them. But here too there are the same problems of estimation: it is difficult to estimate either the probability of success of a given policy or the net value of the success of the policy.

The upshot of this short reflection, if there is one, is that it is very difficult to arrive at solid, precise, and rigorous estimates of either the economic impact of various policy choices or of their likelihood of success. And yet the policymaker does not have the luxury of indecision; economic development is a crucially important component of the wellbeing of a region’s population. So it seems unavoidable that the best we can do is to assess policies on the basis of their likely contribution to economic growth, based on available economic and social theories, and be ready to finetune our choices as experience indicates.

Referensi :

http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/12/otonomi-daerah.pdf

https://semende.wordpress.com/2007/06/23/kutipan-undang-undang-tentang-otonomi-daerah/

http://www.boyyendratamin.com/2012/03/otonomi-daerah-dalam-uu-pemerintahan.html

https://delialestari38.wordpress.com/2015/04/30/perubahan-penerimaan-daerah-dan-peranan-pendapatan-asli-daerah/

http://faculty.washington.edu/giambatt/ibus300/ppt/Regional%20Economic%20Development%20Ch.%208.ppt.

http://www.deu.edu.tr/userweb/sedef.akgungor/dosyalar/Lecture%201.ppt.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Nama Kelompok : {KEVIN HENANTA (23215698), RIA DAMI ULFA (25215873), MELVIN JOHN REY (27215779)} (KELOMPOK 9)

PEMBUAT : KEVIN HENANTA

 {FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN SOSIAL}

Ketimpangan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1.Segi Kesehatan

Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dsb.

Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa  mengakibatkan ketimpangan.

2.Segi Demografis

Demografi : ilmu yang mempelajari tentang      masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kondisi demografis antara masyarakat satu     dengan yang lain memiliki perbedaan.

Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan:

a.Jumlah penduduk

b.Komposisi Penduduk

c.Persebaran penduduk

3.Segi Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial

Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata

Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya.

Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal

Munculnya ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi.

Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal (capital stock) akan memperoleh pendapatan yang  lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya.

4.Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang

Pendidikan: merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif.

Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia

Ada perbedaan mencolok dalam 2 situasi ini:

üAnak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meskipun fasilitas kurang

üAnak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi, sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik sehingga semangat belajar kurang

Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial

Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan, dsb.

{PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL}

Pengertian Pembangunan Ekonomi.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002:5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005:205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat empat unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sebagai perubahan sosial.

Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial dimana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia.

Pembangunan sebagai suatu proses.

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

Landasan  Pembangunan Ekonomi Regional

Kawasan Indonesia terdiri dari 13.667 pulau. Luas daratan di Indonesia mencapai 1.922.570 Km2, luas perairannya 3.257.483 Km2. Jadi, luas keseluruhannya mencapai 5.180.053 Km2, jika ditambah dengan ZEE maka luas Indonesia mencapai 7.900.000  Km2, secara administrasi Negara Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi, menurut kecermatan yang  tinggi dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional dan regional.

Wilayah yang luas yang terdiri dari lautan juga luas, serta di beberapa bagian daratan dan laut berbatasan langsung dengan Negara tetangga, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan koordinasi serta komunikasi yang meyakinkan agar asas adil dan merata benar-benar dapat dilaksanakan. Ditinjau dari aspek kependudukan, sifat demografi Indonesia menunjukan pemerataan yang tidak seimbang. Perbedaan  demografi secara regional baik yang berkenaan dengan unsur fisis maupun unsur non fisis, memberikan dasar yang berbeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan masing-masing.

Landasan-landasan geografi yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi regional setempat, yaitu lokasi, kondisi demografi, prasarana dan sarana, potensi sumber daya, sosial budaya setempat, kesuburan tanah, hidrologi dan topografi region masing-masing.

Memperhatikan lokasinya, apakah perbatasan dengan negara tetangga, di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, daerah pedalaman, di pantai, daerah aliran sungai dan lain-lainnya. lokasi region tersebut, memberikan landasan bagi pembangunan setempat apakah akan daerah pelabuhan, kawasan industri, kawasan pertanian, daerah pariwisata, kota dan perkampungan  pelajar dan mahasiswa, kawasan perdagangan dan lain-lain. Dari faktor lokasi saja sudah cukup banyak alternatif yang dapat diketengahkan.

Landasan kependudukan yang wajib diperhatikan bagi pembangunan juga berkenaan dengan kualitas kehidupannya, tingkat pendidikan, kombinasi berdasarkan umur, penyebarannya dalam ruang, keadaan sosial budaya, dan lain-lain. Bagi kepentingan pembangunan, jika region tersebut penduduknya sangat rengang, berarti perlu mendatangkan penduduk dari wilayah lain, jika kesuburan tanah, dan keadaan hidrologi memadai, bahkan region tersebut dapat dibangun sebagai daerah trasmigrasi. Selain menambah sumber daya manusia  bagi ketenagakerjaan juga dapat dibina integrasi nasional.

Tingkat pendidikan penduduk dan kebutuhan akan pendidikan, memberi landasan tentang perencanaan, pengembangan dan pembangunan pendidikan region yang bersangkutan. aspirasi, jumlah, penyebaran dan tingkat penduduk, menggambarkan lapangan pekerjaan yang bagaimana cocok pada region tersebut agar nantinya ada relevannya.

Aspek potensi sumber daya yang ada di suatu region, terkait dengan kebutuhan pembangunan yang wajib diadakan, memperhatikan jenis sumber daya yang ada di kawasan tadi nantinya mampu menompang pembangunan.

Prasarana dan sarana yang ada di suatu kawasan, berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan, pelabuhan, terminal dan lain sebagainya, memberikan landasan terhadap kelancaran dan pelaksanaan pembangunan setempat. Jika prasarana ini belum memadai perencanaan dan penbangunan wajib diarahkan pada pembangunan di sektor ini.

Keadaan iklim, cuaca, khususnya berkenaan dengan curah hujan sebagai sumber daya air yang mempengaruhi hidrologi serta tinggi rendah temperatur, berpengaruh langsung terhadap sektor pertaniaan dalam arti luas (cocok tanam, perkebunan, peternakan, perikanan).

Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Regional

Dalam pelaksanaan pembangunan regional, diperlukan perencanaan yang tepat. agar sesuai dengan  tujuan yang dikehendaki. Proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimensi, yaitu :

  1. Dimensi Substansi, artinya rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.
  2. Dimensi Proses, artinya proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria scientific (memenuhi kaidah keilmuan atau rational) dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.
  3. Dimensi Konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar-benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu,

Perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membawa dampak terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekonolgi bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Contohnya ada komputer, handphone, dan lain-lainnya. Hal tersebut membuat kemudahan-kemudahan manusia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya. (Sumaatmaja, 1988)

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia seharusnya berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan dalam suatu sektor kehidupan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu ada perencanaannya, yang wajib disertai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis manfaat dan resiko  terhadap lingkungan (AMRIL). Untuk memahami apa dampak itu dapat dilihat pada diagram alir berikut:

Kegiatan yang dilakukan manusia sangat bermacam-macam , misalnya dalam usulan dalam kegiatan pembangunan. Umpamanya usualan tersebut adalah pembuatan jalan raya yang memeotong sebuah pinggiran kota. Bila tegak lurus dengan jalan raya itu terdapat puluhan aliaran sungai-sungai (besar maupun kecil), maka suatu sitem drainase yang kurang baik yang dapat menimbulkan dampak banjir, maka dampaknya akan dirasakan oleh penduduk setempat. Hal ini berarti bahwa dalam memanfaatkan lingkungan alam dalam bentuk pembangunan, wajib memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan agar manfaat serta kegunaanya tetap langgeng.(Soeriatmaja,2000:60)

Penduduk dan kebutuhannya baik secara kuantitatif maupun  kualitatif akan terus meningkat. Hal ini yang mendorong pertumbuhan produksi barang-barang konsumsi dengan perdagangannya. Sehingga volume perdagangannya juga terus meningkat.

{ARTIKEL}

REGIONAL AUTONOMY 

Background

Indonesia has been a highly centralized polity for most of its history. It inherited a centralized structure of government from the colonial Dutch and there have been efforts at various times to decentralize this structure, beginning with the 1903 Decentralization Law of the Netherlands Indies. That law had twin objectives that were in effect contradictory: to decentralize government in the country’s far-flung and diverse regions, and to extend government control into these regions.

Since independence in 1945, Jakarta elites have often been fearful that giving the regions greater control over their own affairs would play into the hands of violent, disintegrative forces. One important explanation for the failure of decentralization efforts in the past has been the lack of strong commitment of the centre towards decentralization.

The end of the New Order gave rise to widespread demands for democracy and empowerment, among them demands from regions outside Java for more local control over their own affairs. These demands were heard most insistently from restive regions that are rich in natural resources, such as Aceh and Riau, and they raised fears at the centre that, unless the regions were given more autonomy, Indonesia itself might disintegrate under pressure from secessionist movements.

In 1999 the national parliament approved two laws on decentralization. Law 22 concerns administrative decentralization, while Law 25 concerns financial administration. The first set of implementing regulations for Law

22 was published early in May 2000.

These two laws indicate a new seriousness about democratic decentralization on the part of the central government. However, much remains unclear about the scope and implications of their implementation. The recommendations presented in this report are intended to stress the urgency of carrying out the decentralization process in democratic and equitable ways.

The recommendations fall into four clusters:

  1. Making decentralization work.
  2. Making decentralization democratic.
  3. Paying for decentralization.
  4. Resolving conflicts.

Making Decentralization  Work

None have suggested that the current, centralized system of government in Indonesia was preferable to the decentralized model now on offer. Indeed, there is a clamour for more autonomy than the model offers.

Recommendation:

  1. Decentralization can prevent the disintegration of Indonesia.
  2. Steps must be taken to make it work quickly.

South Africa was referred to as an example to show that decentralization can be carried out rapidly and effectively if the necessary political will is there. South Africa changed to a new decentralized system literally overnight, transforming nine homelands and four provinces into nine provinces at the stroke of midnight on 1 May, 1994. The transformation followed two basic principles aimed at preventing discriminatory treatment of civil servants on grounds of ethnicity: that every official would continue holding the same job as before but with the restructuring would report to a different superior, and that there should be a single civil service with uniform salaries and conditions.

This example of successful and rapid change was achieved by the application of strong political will, reflected in a new constitution. The constitution prevents the main features of decentralization from being eroded later on and guarantees that the process will be adequately funded.

Recommendation:

Decentralization and its proper funding must be guaranteed in a constitutional amendment.

Successful decentralization, especially sectoral decentralization, is technically extremely complex. The officials who implement it need a firm grasp of the problems involved and have to be able to give clear instructions to their subordinates in the field. They also need to be assured of strong political and financial backing.

Indonesia has a long history of failed attempts at decentralization. Some of these failures can be attributed to a lack of political will. The 1974 decentralization law, for example, was never properly implemented because of resistance from government departments, while the pilot decentralized regions of the early 1990s failed because of a lack of financing.

The current round of decentralization could face the same fate. To make sure that it does not, the relevant government departments have to be continuously exposed to the views of the regions. The best way to do this is to create a new bicameral parliament whose upper chamber is made up largely of representatives from the regions.

This bicameral system would enable the regions to engage in collective bargaining with the centre. It would also help to prevent the proliferation of ad hoc arrangements between the centre and restive resource-rich regions that do not benefit poorer regions.

Recommendation:

A bicameral national parliament should be considered, in which regional representatives dominate the upper chamber.

It has been suggested that a high-powered Decentralization Council should be formed with representatives of government departments as its members. This council would act as an engine driving decentralization forward, especially sectoral decentralization, and would guard against centralizing interests in the bureaucracy.

Supporters of the idea argued that such a council could cut through the tangle of regulations and bring about real and effective change. But it was also argued that a council of this kind would itself be overly bureaucratic and likely to be dominated by the central government. This kind of lively debate is a clear sign that more thought needs to be given to the mechanism by which decentralization is carried out.

Resolving  Conflicts

Any fundamental change in the structure of a government is bound to create strains. Decentralization could give rise to jurisdictional conflicts between centre and region, between regions and between local communities, or with investors in the regions over the control of forestry or mining resources.

Many of these conflicts will be mediated by higher levels of the government, and the law provides for the Supreme Court to arbitrate in the event that mediation fails. However, more flexible and responsive mechanisms need to be created for conflict resolution if decentralization is to be both effective and democratic.

Experience in other parts of the world has shown that regional autonomy associations form spontaneously to defend the interests of certain sectors. Such associations can also function as good conflict mediators as well.

Recommendation:

There is a need to develop non-confrontational ways of resolving conflicts between the centre and the regions, for example through voluntary regional autonomy associations.

A possible source of conflict is the division of responsibilities made by the new laws between different levels of regional government. As in the past, provinces are classified as Level I and regencies or cities as Level II. But the new laws focus mainly on autonomy at Level II, and the role of the previously dominant Level I will be reduced.

It is not entirely clear why there has been a shift of emphasis from the Level I regions, of which there are currently 29, to the Level II regions of which there are about 350. This shift is raising tensions between Levels I and II and between neighbouring Level II regions in the scramble for scarce resources.

Different regions may view this situation differently. Some Acehnese have expressed the view that the motive for reducing the role of the provinces was political, and that it could create conflict between Level II regions in Aceh where none existed before. Their preferred solution would be to enhance the role of the provinces. But others, notably from Jepara in central Java, regard the new prominence of the Level II region as ideal.

There has been a tendency in some regions to create more Level II regions in order to benefit from the wealth they are presumed to create. Ironically, this tendency is especially pronounced in the poorer regions, and such proliferation has created new conflicts between neighbouring Level II regions.

Elsewhere, Level II units have even considered merging because of the extra costs imposed by decentralization. In any event, new forums are needed for resolving conflicts between neighbouring Level II regions, and NGOs can play a role in mediating such disputes.

Recommendation:

Societal groups need to be involved in new forums to mediate conflicts between and within Level II regions.

SUMBER/REFERENSI :

http://www.idea.int/publications/country/upload/6_regional_autonomy.pdf.

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/…/UNPAN018238.pdf

msc.feb.ugm.ac.id/msc-new/images/stories/…/1.pdf

http://emans.weebly.com/uploads/5/6/4/8/5648411/5._kemiskinan,_ketimpangan,_dan_pembangunan.ppt.

http://papuaweb.org/goi/rangka/freeman/lr-01-4.pdf.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4049/SKRIPSI.pdf?sequence=2.

http://faculty.washington.edu/giambatt/ibus300/ppt/Regional%20Economic%20Development%20Ch.%208.ppt.

https://sydney.edu.au/law/slr/slr_32/slr32_2/Butt.pdf